JAKARTA - Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan serta bertanggungjawab, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kampak Papua siap mengawal visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Biak Numfor.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM Kampak Papua Wilayah DKI Jakarta, Yohan Rumkorem, ST kepada LintasAtjeh.com melalui rilisnya, Kamis (29/11/2018).
Menurut Yohan, sejak menjabat sebagai Plt bupati Biak Numfor hingga saat ini, Herry Ario Naap telah mengimplementasikan konsep kerja sesuai visi dan misinya hingga menjelang pelantikannya sebagai bupati defenitif. Dengan melakukan reformasi birokrasi pemerintahan serta sistem pelayanan public merupakan suatu pondasi yang sangat kuat sebagai bagian dari wujud dalam memerangi korupsi.
"Karena itu, LSM Kampak Papua sangat mengapresiasi dan mendukung penuh upaya-upaya yang disampaikan atau dilakukan oleh Plt bupati Biak Numfor," ujar Yohan yang dikenal sebagai aktivis anti korupsi di kalangan masyarakat Biak Numfor itu.
Sebagai pegiat anti korupsi, Yohan bersama rekan-rekannya menaruh harapan kepada Herry Ario Naap yang merupakan sebagai bupati terpilih, meskipun saat ini masih menjabat sebagai Plt Bupati.
"Dengan melihat kondisi daerah Biak Numfor yang sangat memprihatinkan, Herry Ario Naap harus segera merombak atau mengganti semua pimpinan-pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sampai hari ini sistem kepemimpinannya bertolak belakang dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Plt Bupati Biak Numfor," sarannya.
“Kami melihat bahwa sistem pemerintahan masa lalu masih melekat, sehingga masih ada penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya tidak lagi diterapkan dimasa kepemimpinan Plt Bupati Biak Numfor saat ini," imbuhnya.
Yohan menyarankan agar Plt Bupati Biak Numfor segera menggantikan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertentangan dengan sistem pemerintahan sekarang. Hal itu dikhawatirkan bahwa mereka akan tetap jadi biang kerok hancurnya konsep pembangunan. Oleh karena itu dari sekarang sudah harus diganti, sehingga nantinya juga tidak menjadi dalang terhadap kegagalan pemerintahan yang baru.
Ia juga menuturkan, bagi pegiat anti korupsi yang tergabung dalam LSM Kampak Papua, betapa pentingnya reformasi sistem pemerintahan pada sejumlah OPD. Mengingat sistem pemerintahan masa lalu sejak tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 telah menjadi bagian dari cermin yang digunakan oleh Plt. Bupati Biak Numfor. Untuk mewujudkan salah satu visi agar kedepan dimasa kepemimpinannya bersama wakil bupati terpilih nantinya tidak lagi bercermin pada pemerintahan masa lalu.
"Kami sangat mengapresiasi atas perombakan atau pergantian dilakukan terhadap konsultan-konsultan yang bertugas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal itu dikarenakan para konsultan tersebut dinilai dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2008 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006, sehingga berimbas pada hancurnya sistem keuangan daerah," ungkapnya.
“Ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa sekali. Dan kami mendukung penuh langkah yang telah diambil oleh Herry Ario Naap, mengingat kalau sistem pengelolaan keuangan daerah yang sudah ditangani oleh BPKP dan dibantu oleh KPK pasti kedepan tidak akan ada lagi kecolongan-kecolongan terhadap keuangan daerah," tambahnya lagi.
Untuk itu, lanjutnya, kami juga berharap agar mulai saat ini hingga kedepan nantinya konsultan keuangan yang ditugaskan adalah orang-orang yang bertugas pada BPKP dan dibantu oleh KPK, sehingga ada perubahan pembangunan.
"Karena apa yang sudah dilakukan oleh Plt bupati saat ini adalah bagian dari janji-janji politik yang telah disampaikan bersama wakil bupati terpilih pada masa kampanye menjelang pilkada pertengahan tahun 2018 ini," tandas Yohan.[Red]
