-->








Program FDS Diniyah Selama 11 Hari, Diduga Jadi Ajang Proyek Dinas Pendidikan Kota Langsa

23 November, 2018, 18.33 WIB Last Updated 2018-11-23T11:33:26Z
Ilustrasi
LANGSA - Program Full Day School (FDS) Diniyah selama 11 hari diduga merupakan ajang dalam mencairkan proyek bersumber dana otonomi khusus (Otsus) 2018 senilai 900 juta rupiah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa. 

Program yang dijalankan dari Rabu, 21 Nopember 2018 kemarin, disinyalir menjadi ajang untuk meraup keuntungan besar itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan wali murid. 

Dalam menjalankan program FDS selama 11 hari itu, para siswa yang duduk di kelas II hingga VI SD harus belajar dari pukul 07.30 sampai dengan 17.00 WIB. 

Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi wali murid, terutama menyangkut phisyc dan kesehatan terhadap anak-anak mereka. 

“Jangan korbankan anak didik untuk mencari keuntungan dalam menjalankan proyek, sehingga merusak psikologi anak-anak Sekolah Dasar yang belajar seharian penuh,” ucap Husein, orangtua murid kepada awak media, Jum’at (23/11/2018).

Ia juga menyampaikan, dimana rasa kemanusiaan sekolah? Anak-anak dieksploitasi untuk dipaksa belajar seharian mengikuti program FDS diniyah demi untuk program coba-coba dan mengambil keuntungan bagi para pejabat.

“Sementara anak-anak juga sudah belajar agama di rumahnya masing-masing. Dengan adanya program ini, orang tua terpaksa harus membelikan makanan siang anaknya,” ungkapnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Fraksi Hanura DPRK Langsa, Fadli Hendrian, SH kepada LintasAtjeh.com mengatakan bahwa seharusnya dalam menjalankan program FDS, pihak terkait membicarakan dan mensosialisasikan terlebih dahulu. Sehingga dalam aplikasinya tidak terbentur dan berjalan dengan baik serta tidak merugikan orangtua dan peserta didik.

Menurutnya, masih banyak kegiatan lain yang lebih baik dan menyentuh dunia pendidikan tanpa harus menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang tidak efektif.

“Seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa dalam pengusulan program atau sebelum mengusulkan program sebaiknya melibatkan DPRK Langsa. Jangan sudah terjadi masalah baru melibatkan DPRK Langsa,” tegas Fadli.

"Memang perlu mendukung program ini secara berkelanjutan, tetapi bukanlah hanya sebagai untuk program cari duit saja," tandasnya.[Sm] 
Komentar

Tampilkan

Terkini