ABDYA - Koordinator Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (Kompak) Saharuddin, mendesak Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk gunakan kewenangan dan menjalankan aturan dengan maksimal.
Koordinator Kompak Saharuddin menilai Bawaslu selama ini hanya asyik dengan surat dan teguran.
"Sampai kapan teguran surat itu akan terus dilakukan apakah sampai setelah pemilu 2019 selesai atau disaat partai-partai kecil melakukan kesalahan,"kata Saharuddin.
Kepada LintasAjeh.com, Sabtu (08/12/2018) Saharudin menerangkan lebih lanjut, Bawaslu Abdya harus lebih tegas dalam menjalankan aturan dan kewenangan yang dimiliki sebagai pengawas Pemilu.
"Kalau juga tidak bisa Bawaslu diminta jujur aja jangan selalu beralasan dengan anggaran dan berharap kepada Sat Pol PP untuk melakukan tindakan nya, kita menginginkan Pemilu 2019 betul-betul berintegritas," ujar Sahar.
Dijelaskan, pelanggaran tentang ketentuan pemasangan APK yang telah diatur dalam PKPU nomor 23, 28, 33 tahun 2018. Jika pemasangan APK dilarang ditempat ibadah, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, BUMG, jalan Protokol dan sejenisnya.
Sambung Sahar lagi, dalam peraturan tersebut APK juga dilarang dipasang di lembaga pendidikan, halte, rambu-rambu lalu lintas, jembatan, dan pohon pelindung dan aneh nya lagi jumlah APK juga dibatasi pemasangan.
"Dalam kontestasi pemilu 2019 peserta Pemilu hanya boleh memasang maksimal tiga baliho di setiap Desa dan Parpol hanya diperbolehkan memasang lima spanduk di setiap Desa, cukup jelas aturannya," sebutnya.
Ia berharap, dalam sepekan kedepan Bawaslu Abdya bisa menampakkan kepublik kalau mereka serius dalam menindak para Pelaggar Pemilu dimana dan Siapapun itu dan Partai Mana pun.
"Kalau Bawaslu tidak serius dan tidak mengindahkan dengan apa yang kita kristisi maka akan melaporkan Bawaslu Abdya ke DKPP. Karena Bawaslu Abdya tidak bisa menjalankan aturan dan kewenangan nya," demikian ungkap Koordinator Kompak Abdya Saharuddin.[Adi S]
