ABDYA - Sekelompok massa berambut cepak melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Aceh Barat Daya.
Unjuk rasa itu diduga ditengarai karena ketidakpuasan massa atas kalahnya salah satu Kandidat mereka di Pemilihan Legislatif (Pilleg) beberapa hari yang lalu.
Sebelumnya, massa yang menamakan diri Aliansi Bulsi menuntut pihak KPU untuk memenangkan semua kandidat mereka. Lebih dari itu, Aliansi Bulsi juga mendesak Pemerintah Daerah agar segera mengangkat mereka menjadi pejabat di lingkungan Pemda Abdya.
Di hari yang sama, sebelum membubarkan diri, Aliansi Bulsi mengancam akan mengerahkan massa yang lebih banyak dan anarkis bilamana semua tuntutan mereka tidak diindahkan.
Selang dari itu di tempat terpisah, jajaran Babinsa Kodim 0110/Abdya melakukan upaya cegah dini dengan mengintensifkan Binter di masyarakat. Para Babinsa menghimbau warga binaan masing-masing untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di wilayah serta tidak mudah terprovokasi.
Bersamaan dengan Binter Babinsa, Tim Unit Intelijen berserta sinergitas terkait melakukan fungsi monitoring terhadap pergerakan Aliansi Bulsi.
Pantauan langsung di lokasi sekira pukul 10.00 WIB, Satdalmas Polres Abdya yang berada di ring satu, mulai memperkokoh barisan pengamanan saat jajaran Muspida keluar menjumpai massa.
Suasana ricuh tidak bisa dielakkan setelah jajaran Muspida dengan sepakat menolak semua tuntutan dari Aliansi Bulsi. Aksi massa semakin anarkis melempari dan melukai para petugas pengamanan.
Beruntung pasukan cadangan dari TNI yang sejak pagi telah siaga di kedudukan, keluar dengan cepat memback-up pengamanan hingga massa membubarkan diri.
Peristiwa ini terjadi di simulasi latihan Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang digelar oleh Kodim 0110/Abdya bersama dengan Prajurit Kipan E Yonif 115/ML di lapangan Makodim setempat, Rabu (12/12/2018).
Latihan PKS berlangsung mulai dari tanggal 1 sampai dengan 12 Desember 2018. Adapun materi dalam latihan PKS tersebut antara lain, pengetahuan tentang penerapan hukum HAM dan humaniter, teknik penanganan konflik, teknik pengendalian massa, pengamanan obvitnas dan obvitda. Kemudian pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme perbantuan TNI kepada Pemda dan Polri dalam upaya penanganan konflik sosial.[Adi]
