JAKARTA - Hoaks dan kampanye hitam memecah belah bangsa. Anehnya, hal itu terus diproduksi. Paling baru, Relawan Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (Pepes) , melakukan kampanye hitam, dengan menyebut bahwa jika terpilih lagi Jokowi akan melarang azan, membolehkan pernikahan sesama jenis, juga tidak akan ada lagi yang memakai hijab.
Pengamat Politik Indonesia Public Institut Jerry Massie menganggap kampanye hitam seperti di Jawa Barat, sama halnya politik kehilangan akal sehat. Melakukan apa saja demi kekuasaan. Konten kampanye hitam itu juga irasional tak mendidik publik
"Kampanye hitam dan hoaks kepada warga di Jawa Barat merupakan salah satu kegiatan yang berbahaya. Boleh jadi ini dilakukan lantaran tren elektabilitas Jokowi di Jabar semakin naik, sehingga hoaks terus diproduksi di sana, " tegas Jerry, kepada media, Selasa (26/02/2019).
Cara-cara seperti itu, lanjutnya, seharusnya tidak perlu dilakukan olah pendukung Prabowo. Selain merusak tatanan sosial, juga memecah belah masyarakat. Boleh jadi ketika masyarakat semakin sadar, warga di Jawa Barat justru akan semakin banyak mengalihkan dukungan kepada Jokowi.
Karena itu, ia minta masyarakat waspada dan bisa menangkal peredaran hoaks kampanye hitam. Hoaks dan fitnah, jika sudah menjadi watak bangsa akan sangat berbahaya. Akan sangat sulit untuk mengembalikan watak seperti itu.
Semakin banyak hoaks di Jawa Barat karena daerah itu masuk kategori pemilih terbanyak.
Karena jumlah penduduk jadi kata kunci kemenangan pilpres tahun ini. Tak heran, selalu ada kampanye hitam menyudutkan Jokowi di wilayah Jabar. Seperti yang beredar di media sosial dengan konten yang rawan memecah belah. Semakin banyak hoaks di Jawa Barat, elektabilitas Jokowi mulai menyalip.
Dia menilai di wilayah dengan jumlah pemilih besar, potensi terjadinya kecurangan, intimidasi dan lain-lain, juga semakin besar. Seperti adanya video relawan Pepes yang menyudutkan pasangan capres 01 Jokowi Maruf.
Kampanye Pepes juga berujung laporan ke Bawaslu oleh Jaringan Advokat Penjaga NKRI yang melaporkan Wulan selaku Ketua Umum Relawan Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (Pepes) dan Citra Wida Ningsih selaku anggota Pepes serta Lisa Amarta Tara selaku anggota Pepes ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pelaporan itu dilakukan karena Japri menduga relawan di bawah koordinasi politisi Gerindra Fadli Zon dan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi, Ferdinand Hutahaen, itu diduga melakukan kampanye hitam di Karawang, Jawa Barat. Terlebih Fadli Zon dan Ferdinan merupkan penasehat relawan tersebut.
"Kampanye hitam ini dilakukan secara terstruktur yang dilakukan oleh relawan PEPES dengan cara memfitnah Paslon 01 Jokowi-Maaruf, salah satunya yang sudah ditangkap di Karawang," ujar Melisa Anggraini selaku pelapor, Selasa (26/02/2019).
Para Relawan Pepes yang tergabung dengan relawan BPN Prabowo Sandi, kata dia, telah melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dugaan Pelanggaran Kampanye Hitam (Black Campaign) tersebut pada Pasal 280 ayat (1) poin c dan d jo. Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Dalam memperkuat langkah pelaporan ke Bawaslu itu, Japri menyertakan sejumlah bukti diantaranya video dan bukti foto serta link salah satu media online. "Setelah pelaporan ini kami masih ada kesempatan 3 hari mengumpulkan bukti lainnya," kata dia.
Apalagi, lanjut dia, BPN telah mengakui bahwa relawan Pepes terdaftar di BPN. Sehingga, kata dia, semakin kuat bukti-bukti yang disertakan ke Bawaslu.
Dia meminta Bawaslu bisa menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Japri, karena berdasarkan bukti-bukti, Pepes telah melakukan kampanye hitam, yang juga didukung oleh tim BPN. Perbuatan kampanye hitam emak-emak di Karawang itu dinilai berbahaya merusak kehidupan berbangsa sekaligus merusak tatanan sosial masyarakat.[*/Red]
