BANDA ACEH - Menyikapi kinerja Panitia Khusus (pansus) yang menangani kasus video amoral yang diduga mirip pejabat di Simeulue, Aktivis Mahasiswa Simeulue mengatakan kinerja pansus perlu dipertanyakan.
Irsadul Aklis selaku mantan Presma di salah-satu perguruan tinggi di Banda Aceh merasa kecewa atas kinerja Pansus DPRK Simeulue yang terlalu terburu-buru dan terkesan terlalu dipaksakan dalam menyelesaikan kasus video amoral yang diduga melibatkan Bupati Simeulue.
Logikanya, Panitia Khusus (pansus) dibentuk oleh DPRK Simeulue pada tanggal 25 Juli 2019 dan mulai bekerja pada 29 Juli 2019. Lalu pada tanggal 01 Agustus 2019 pansus langsung menyerahkan berkas kepada DPRK Simeulue dan DPRK pun tanpa melakukan pengkajian, malah langsung melaksanakan rapat paripurna terkait kebenaran video yang telah beredar tersebut.
Irsadul yang juga sebagai Sekretaris Umum Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Simeulue (IPPELMAS) Banda Aceh ini mengatakan dengan rentang waktu 13 hari bekerja, seharusnya pansus harus teliti dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
Kata dia, hadirkan orang yang ada dalam video, penyebar video dan para ahli untuk dilakukan uji forensik terhadap kebenaran video tersebut. Ini tidak seolah-olah pansus sudah langsung memvonis kalau video itu benar.
"Malah yang menjadi pertanyaan kenapa pansus mengatakan tuntutan Gerakan Masyarakat Anti Pejabat Amoral (GEMPAR) saat demo juga dijadikan bahan bukti. Ini perlu kita pertanyakan integritas dari pansus itu sendiri," ujarnya.
Lanjut dia, ada satu lagi yang menjadi hal aneh di tubuh pansus ini, sesuai informasi asal beredarnya video tersebut diduga dari salah seorang anggota DPRK 2014-2019 Simeulue yang berinisial A.A melalui pesan grup whatsapp yang saat ini juga ikut sebagai salah-satu anggota pansus. Ada apa ini sebenarnya?
"Kemudian kami melihat dimana selama ini DPRK Simeulue jarang membentuk pansus dan jarang bersuara terkait permasalahan dalam pembangunan daerah. Tapi kalau terkait video ini mereka semangat dan berapi-api menanggapinya, bahkan ada informasi juga ikut demo di Jakarta di depan Istana Bogor untuk mendesak presiden memakzulkan Bupati Simeulue," tutup Sekjen.[*/Red]
