"Kami minta pihak Kejaksaan dan Kepolisian agar dapat menindaklanjuti temuan ini," tegas Syamsul Bahri saat ditemui LintasAtjeh.com, Kamis (01/08/2019), di Langsa.
Ia juga mengatakan, selain meminta penegak hukum untuk menyelesaikan pencurian tanah urug milik Pemko Langsa di Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro yang diduga dilakukan oleh pelaksana pembangunan Rumah Sakit Regional, dirinya juga menuntut tanggung jawab dari pihak-pihak terkait dalam pekerjaan tersebut.
"Kami juga meminta tanggung jawab PT. Biomas Energy Abadi atas terjadinya hilangnya objek tanah yang disewakan oleh Pemko Langsa," ujar Syamsul Bahri atau yang akrab disapa Robert dengan nada geram.
Lanjut Robert, apabila dalam waktu dekat ini pihak PT. Biomas Energy Abadi tidak menyelesaikannya dengan Pemko Langsa, maka diminta pihak penegak hukum bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Robert juga menyampaikan agar anggota DPRA Dapil VI dapat turun melakukan pengecekan ke lokasi tanah milik Pemko Langsa yang telah berubah fungsi itu.
"Anggota DPRA harus terjun ke lokasi untuk mengetahui secara detail persoalan ini, karena alokasi dananya menggunakan APBA," pinta Robert.
Menurutnya, secara kelembagaan keberadaan pembangunan Rumah Sakit Regional yang berada di Kota Langsa sudah baik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun dalam proses pelaksanaan pembangunannya harus sesuai ketentuan.
"Kita tidak alergi terhadap pembangunan RS Regional tersebut, tapi maunya dalam proses pelaksanaan dilakukan dengan benar tanpa mengangkangi aturan berlaku," tandas Robert.[Sm]
