-->








FPI Aceh: Angka & Realita "Na Meuphom"

05 Agustus, 2019, 17.35 WIB Last Updated 2019-08-05T10:35:33Z
BANDA ACEH - Semenjak Gubernur Aceh Irwandi ditangkap, kepemimpinan Pemerintahan Aceh digantikan oleh Wagub Nova menjabat sebagai Plt Gubernur Aceh. "Begitu Hebatnya" Pak Plt Gubernur Aceh dalam memajukan Provinsi Aceh dalam ketertinggalan di segala bidang. Sehingga Pak Plt Gubenur begitu "Hebat" mensosialisasikan 2 tahun jejak "Aceh Hebat". Sampai khususnya masyarakat Banda Aceh bertanya dikarenakan begitu banyaknya baliho-baliho yang bertuliskan "Angka dan Photo Gubernur & Wagub" mendampingi "Angka Hebat". 

"Pertanyaannya, bagaimana cara menghitungnya sehingga muncul angka yang mendampingi photo?" begitu diungkapkan Wakil Ketua Bidang Hisbah DPD FPI Aceh, Abu Syuja' kepada LintasAtjeh.com, Senin (05/08/2019).

Dijelaskan Abu Syuja', angka yang dilihat beda dengan yang dirasakan. Menurutnya, banyak permasalahan di masyarakat yang terjadi.

Masalah itu diantaranya, pendangkalan aqidah serta aliran sesat dan juga paham Wahabi yang begitu meresahkan rakyat Aceh.

Kemudian, masih banyaknya pengangguran. Itu bisa dilihat setiap tahun jumlah dayah serta mahasiswa yang lulus dari S1, S2 dan D3 di seluruh Aceh belum termasuk lulusan SMU yang tidak sanggup kuliah.

"Mematikan ekonomi rakyat dengan sistem e-katalog, serta ada rencana mendirikan Trans Mall yang akan mematikan perekonomian Pasar Tradisional kaum Nyak Nyak Aceh. Juga pabrik pengembangan ekonomi kerakyatan yang tidak pernah terwujud contohnya pabrik tusuk gigi," ujarnya.

Terus kata dia, tidak terealisasinya secara maksimal penyerapan anggaran di tengah masyarakat dengan sistem sentralisasi pelelangan/ULP,  malahan ada indikasi menjadi sarang penyamun.

"Budaya Aceh yang tidak ada dalam kehidupan sosial (Cuma ada dalam gedung DKA) malahan kuburan Ulama, Raja, Sultan Aceh Kampung Pande mau dijadikan tempat pembuangan limbah manusia," sebutnya.

"Penyakit masyarakat yang tidak sesuai Syariat Islam yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh," kata Abu Syuja' sembari menjelaskan masalah lainnya, yaitu tidak terealisasinya perjanjian MoU secara utuh dan itu akan menimbulkan permasalahan bagi generasi Aceh.

Dikatakannya, masih banyak permasalahan yang tidak tersentuh oleh Pemerintah Aceh di 23 kabupaten/kota.
Seharusnya Plt Gubernur membangun komunikasi serta melaksanakan agenda Raker Ulama se-Aceh, Keturunan Sultan dan Raja, Bupati, LSM, Asosiasi Konsultan/Kontraktor, Asosiasi Petani/ Perkebunan/ Perikanan/ Pertambangan dan melakukan indentifikasi segala permasalahan juga mencari solusi yang lebih baik untuk generasi Aceh kedepannya.

"Serta memberikan Informasi kepada masyarakat tentang pertumbuhan usaha ekonomi mikro desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, yang  berkerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian salah satu contohnya. Sehingga rakyat Aceh tahu perkembangan usaha yang dikembangkan oleh Pemerintah Aceh / tahunnya," harapnya.

"Kami yakin Bapak Plt Gubenur Aceh Paham tentang UU Nomor 11 Tahun 2006 pasal 42, 43, 46 serta ketentuan Regulasi untuk kepentingan Rakyat Aceh. Layaknya kita sebagai mukmin wajib mengikuti Amanah Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam bersabda pada saat menjelang wafat yaitu Annisa 3x , As Shalah 3x , Ummati 3x.
Semoga Bapak Plt Gubenur Aceh Paham akan maksud dari pada kalimat di atas. Na Meuphom?" tutup Abu Syuja'.[*/DA]
Komentar

Tampilkan

Terkini