BANDA ACEH - Pernyataan Ketua Umum Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf dan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud yang dipublikasikan beberapa media tentang segera merealisasikan bendera Aceh dengan kombinasi perjuangan dan kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam masa lalu, mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satu dukungan untuk mengkombinasikan bendera Bulan Bintang dengan Alam Peudeung datang dari Kaukus Peduli Aceh (KPA) yang disampaikan oleh koordinator organisasi tersebut, Muhammad Hasbar Kuba kepada sejumlah awak media, Jum'at (16/08/2019), di Banda Aceh.
Menurutnya, Kombinasi bendera Bulan Bintang dan Alam Peudeung yang dinyatakan Muzakir Manaf atau Mualem dan Wali Nanggroe Aceh merupakan jalan tengah dalam menyikapi persoalan simbol Aceh yang sudah lama dinantikan masyarakat Aceh.
"Kita harus mendukung langkah bijak Mualem dan Wali Nanggroe dalam menyelesaikan polemik bendera Aceh ini. Kami berharap dengan usulan itu dapat segera terealisasi," kata Muhammad Hasbar Kuba.
Dikatakannya, usulan Mualem dan Wali Nanggroe menambahkan alam peudeung pada bendera Aceh adalah langkah yang tepat. Karena ini bukan merobah tapi menambahkan alam peudeung yang juga dirindukan masyarakat Aceh sebagai bentuk mengakomodir aspirasi mayoritas rakyat.
"Kita bisa melihat kombinasi kekuatan filosofi dari bentuk bendera baru yang diusulkan. Karena Bulan bintang jadi simbol perjuangan, sedangkan Alam Peudeung merupakan simbol kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam," paparnya.
"Dengan kombinasi ini dapat dimaknai bahwa bendera Aceh itu merupakan simbol perjuangan menuju kejayaan Aceh, seperti masa zaman Iskandar Muda," imbuhnya.
Koordinator KPA juga menyampaikan harapannya agar para elit politik dan Pemerintah Aceh agar segera merealisasikan usulan penggabungan bendera tersebut tanpa menunda-nunda dan colling down lagi.
"Wali Nanggroe dan eks Panglima GAM sudah sepakat, jadi kita berharap usulan itu jadi win-win solution untuk menyegerakan wujud bendera yang kita rindukan itu. Jadi, jangan lagi ada kerinduan masyarakat yang tak terakomodir pasca 14 tahun MoU Helsinki ditandatangani," cetusnya.
Hasbar Kuba juga menyayangkan masih adanya pihak yang mencari sensasi terhadap permasalahan bendera Aceh, seperti pernyataan Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage yang mengatakan bahwa menjadi korban dalam memperjuangkan bendera Aceh.
"Kejadian yang diungkapkan ketua komisi I DPRA seakan menunjukkan bahwa dia adalah korban dalam memperjuangkan bendera Aceh. Hal itu seharusnya tidak terjadi dan semestinya sebagai ketua Komite I, Azhari Cagee harus malu karena gagal memperjuangkan bendera Aceh sehingga terus menerus colling down," sesalnya.
Untuk itu KPA meminta kepada semua pihak agar dapat berbesar hati dan mengakomodir harapan masyarakat Aceh terkait bendera dan lambang Aceh.
"Jalan tengah yang telah diusulkan Mualem dan Wali Nanggroe sangatlah bijak, namun kita menyayangkan masih ada drama dari anggota DPRA yang hendak berakhir masa jabatannya itu. Ini sudah 14 tahun perdamaian Aceh masih mencari sensasi berbau polemik!" ketusnya.
"Sudah berapa lama persoalan bendera ini tanpa kejelasan, siapa yang bertanggung jawab? DPRA tak boleh terus menerus memainkan peran antagonis dengan mengatasnamakan rakyat di tengah solusi kongkret dari carut marut persoalan bendera ini. Sudah lah, jangan lagi ada wakil rakyat yang over acting, rakyat Aceh sudah lelah," tambahnya lagi.
Polemik dan nuansa kekacauan di Aceh hendaknya segera diakhiri. Dengan 14 tahun perdamaian Aceh, KPA mengajak semua pihak agar fokus dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Karena masyarakat sudah jenuh menanti penyelesaian polemik bendera dan lambang Aceh.
"Tuntaskan segera persoalan ini, atau sejarah akan menuliskan dan dipahami oleh anak cucu bahwa persoalan bendera tak tuntas karena elit terus bersandiwara dan rakyat jadi korbannya. Kalau memang Azhari Cagee dipukul oknum Polisi, minta visum saja, sehingga terbukti bukan cari sensasi," pungkasnya.[*]
