SEBAGAI negara demokrasi ketiga terbesar di dunia maka sudah sepatutnya Indonesia menjadi contoh untuk laju perkembangan demokrasi di regional. Perkembangan demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini menjadi sebuah perbincangan di kalangan penggiat demokrasi baik itu di internal maupun eksternal.
Kentalnya warna demonstrasi menunjukkan bahwa demokrasi sudah berjalan sebagai mana mestinya karena kebebasan berpendapat tidak lagi menjadi sebuah halangan. Salah satunya, demonstrasi massa dalam menolak rancangan Undang-Undang KUHP yang akhir-akhir ini sering terjadi yang dilakukan oleh berbagai aliansi mahasiswa yang juga digelar di berbagai daerah di Indonesia. Aksi demonstrasi seperti ini seharusnya di apresiasi oleh berbagai lembaga negara karena secara tidak langsung sudah menjadi bukti bahwa kemajuan demokrasi di negeri ini tidak perlu dipertanyakan lagi.
Hakikat dari sebuah demonstrasi dalam negara demokrasi adalah kegiatan penyampaian pendapat di depan umum yang memiliki tujuan dan arah serta objek yang jelas. Pengaruh demonstrasi terhadap laju perkembangan demokrasi sangat besar karena demonstrasi dilindungi oleh nilai-nilai yang di anut oleh sistem demokrasi.
Namun, sebuah demonstrasi yang juga harus mempunyai tolak ukur dan tujuan yang jelas seperti halnya yang dilakukan oleh berbagai aliansi mahasiswa dalam merespon rancangan Undang-Undang KUHP. Disinilah kita melihat bahwa berbagai macam aliansi mahasiswa telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dalam mengawal serta sebagai generasi yang mampu membawa perubahan.
Terlepas dari semakin maraknya demonstrasi, setiap lembaga pemerintahan seharusnya mampu untuk merespon niat baik dari para demonstran. Karena disinilah publik bisa menilai bahwa pemerintah mampu untuk merespon kritikan atas kebijakan publik yang menjadi acuan dalam mengimplementasikan sebuah aturan dan perundang-undangan.
Cacatnya sebuah sistem demokrasi apabila sebuah demonstrasi yang dilakukan dengan baik dan benar tidak kunjung di respon oleh lembaga negara dengan baik dan benar. Dalam ajaran demokrasi sendiri, cara merespon demonstrasi adalah dengan mengambil sisi manfaat dari publik agar kemudian bisa diimplementasikan melalui sebuah kebijakan.
Demonstrasi yang dilakukan seharusnya mampu untuk diapresiasi, karena itu adalah wujud dari penyampaian pendapat terhadap sesuatu yang dinilai merugikan masyarakat. Namun jika demonstrasi tidak lagi mampu untuk didengarkan dan dijadikan sebagai acuan maka disinilah cacatnya sebuah sistem demokrasi yang sudah berjalan puluhan tahun di negeri ini.
Dari pandangan penulis, sebuah demonstran tidak perlu dianggap sebagai ancaman dalam pemerintahan, kehadiran mereka justru sebagai bukti bahwa perkembangan demokrasi di negeri ini semakin baik terutama dalam mengawal sebuah kebijakan agar berjalan tepat sebagaimana mestinya.
Menjadikan sebuah sistem pemerintahan dengan tata kelola yang baik sehingga menjadi good government merupakan tugas semua pihak. Tata kelola yang baik akan terwujud jika pemerintah sebagai pengendali negara mampu untuk membuka diri dari berbagai kritikan dan masukan yang membangun seperti yang telah dilakukan oleh berbagai aliansi mahasiswa dalam beberapa hari belakangan ini.
Jika proses penyampaian pendapat itu dilakukan dengan baik dan benar, maka tidak perlu lagi dianggap sebagai ancaman. Karena itu adalah masukan yang baik dalam membuat sebuah kebijakan. Sehingga proses demokratisasi di negeri ini tidak lagi seperti seakan-akan fobia dengan para demonstran ataupun aliansi dari berbagai mahasiswa Indonesia. Dengan begitu maka dapat terwujudnya check end balance antara pemerintah dengan masyarakat/ mahasiswa.
Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita menaruh harapan yang besar terhadap kemajuan demokrasi yang tanpa mengesampingkan kritikan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dengan begitu Indonesia bukan hanya menjadi negara demokrasi di dunia tetapi lebih lebih juga sebagai pusat percontohan demokrasi dunia.
Penulis: Septian Fuji Syukri (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Malikussaleh)
