ACEH TAMIANG - Semenjak tanggal 16 Oktober 2019 kemarin, mencuat pemberitaan tentang adanya dugaan pemotongan honor para pengurus MPU Kabupaten Aceh Tamiang, berjumlah Rp. 108 juta.
Dugaan pemotongan honor tersebut dilakukan oleh Ketua Sekretariat MPU kabupaten setempat, bernama lengkap H. Drs. Maddiah, M.Pd, dan sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian.
Pemberitaan tentang pemotongan honor yang diduga dilakukan oleh Maddiah bersumber dari keterangan Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang, H. Drs. Ilyas Mustawa.
(Baca: Astaghfirullah, Sekretaris MPU Aceh Tamiang Diduga 'Poklek' Honor Pengurus Sejumlah Rp 108 Juta)
Bahkan, Kamis (17/10/2019) kemarin, melalui pers realeasenya, Ketua MPU Tamiang menyampaikan kembali kepada para awak media Maddia telah bertindak dzalim terhadap seluruh anggota, dan pimpinan MPU kabupaten setempat.
Ketua MPU juga menjelaskan, atas perlakuan Maddiah yang terkesan semena-mena, dan melanggar (melawan) hukum, maka Pengurus MPU/DKU Kabupaten Aceh Tamiang, melalui dua kali sidang paripurna menetapkan beberapa pernyataan sikap.
Salah satu pernyataan sikap para pengurus MPU/DKU Kabupaten Aceh Tamiang, yakni meminta pihak penegak hukum agar segera memanggil, memeriksa Maddiah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait tudingan tentang pemotongan honor para pengurus yang disampaikan Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (19/10/2019), H. Drs. Maddiah, M.Pd, menyampaikan bantahannya.
Maddiah mengatakan bahwa semua hak-hak keuangan para oengurus MPU Aceh Tamiang dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 323 Tahun 2018.
Seperti halnya komponen honorarium Ketua MPU Tahun 2019 yang meliputi tunjangan jabatan Rp. 4 juta, tunjangan representasi Rp. 1 juta, dan tunjangan keluarga Rp. 500 ribu dengan akumulasi Rp 5,5 juta, belum dipotong pajak.
"Jadi tidak ada pemotongan tunjangan kesehatan seperti yang dituduhkan kepada saya, karena dalam SK Bupat Aceh Tamiang, memang tidak ada pembayaran untuk komponen tunjangan kesehatan," ungkap Maddiah. [ZF]
