JAKARTA - Pertemuan perdana antara Anggota Legislatif Komisi VI dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai mitra kerjanya memaparkan sejumlah program kerja para menteri yang baru-baru ini dilantik berlangsung Kamis siang (07/11/2019), di Ruang Rapat Komisi VI Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta.
Ternyata tidak hanya lantang di atas panggung musik, Anggota DPR RI Asal Aceh, Rafli juga secara lantang bersuara di dalam rapat di parlemen RI tersebut.
Sesuai rilis media, Jum'at (08/11/2019), saat rapat, Rafli menyampaikan bahwa BPKS Sabang harus bekerja lebih berani. "Kekhususan Sabang harus seimbang dengan keberuntungan alam Sabang agar kebijakan berimbang dengan target yang ingin dicapai," sebutnya.
Tambahnya, diperlukan tindakan aplikatif dan memberikan kemudahan dalam pengembangan kawasan tersebut dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai ke-Acehan berlandaskan UUPA dan regulasi terkait.
Pada sesi rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Koperasi UKM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sekira jam 19.30 WIB, Rafli memberi tanggapan terhadap BUMN.
"Kita sama-sama bersinergi bagaimana agar BUMN harus menjadi pundi-pundi yang mensejahterakan rakyat, seperti CSR yang terkoordinir untuk meningkatkan pembiayaan entrepreneur," tegas Rafli.
Lebih dalam, Legislator asal Aceh ini menjelaskan bahwa konektivitas komunikasi serta check & balance ke dalam BUMN-BUMN perlu ditingkatkan dengan menaruh/i atau menambah perwakilan pihak kementerian ke BUMN-BUMN di devisi strategis BUMN pada semua layer atau lapisan jabatan, bukan hanya di senior manajemen.
Menyoal persaingan usaha, ia mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera menyelidiki dugaan praktik predatory pricing produk semen China. "Sehingga tidak meresahkan produsen semen dalam negeri, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha," tegas Rafli.
Mitra kerja hadir pada rapat bersama Komisi VI hingga jam 20.30 WIB, diantaranya Kementerian Koperasi UKM, BUMN, BKPM, BPK Sabang, BPK Batam, Badan Pengawas Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).[*/Red]
