JAKARTA - Senator DPD RI asal Aceh yang juga Pimpinan Komite I DPD RI mengumpulkan 300 anggota pejuang DOB se-Indonesia hari ini, Selasa (19/11/2019), di gedung Nusantara V DPD RI.
Senator Fachrul Razi yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Forum Komunikasi Nasional Calon Daerah Otonomi Baru (Forkonas CDOB) se-Indonesia mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Forkonas dalam rangka melakukan konsolidasi dan koordinasi perkembangan DOB se-Indonesia.
Senator Fachrul Razi dalam sambutan pembukaaannya mengatakan bahwa pemekaran DOB se-Indonesia adalah perintah konstitusi dan bukanlah perbuatan melawan hukum. "Ingat kita tidak makar, tapi kita minta mekar," demikian pernyataan Fachrul Razi disambut tepuk tangan oleh peserta Rapimnas Forkonas CDOB Se Indonesia di Gedung Nusantara V, DPR/MPR Senayan, Jakarta.
Fachrul Razi yang juga Pendiri Forkonas mengatakan bahwa Pemerintah hanya memberikan janji-janji politik saja tapi tidak dilaksanakan. "Janji tinggallah janji, Pemerintahan pada era Jokowi dan JK masih menutup mata terhadap DOB, karena masih melihat permasalahan anggaran dan sebagainya. Kini saatnya di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kembali kita tuntut segera ditandatangani PP Detada dan Deserta," demikian ujar Senator vokal ini dalam pembukaan Forkonas.
"Forkonas sudah cooling down satu tahun karena Pemilu 2019, untuk membuktikan bahwa DOB bukan muncul di musim Pemilu dan Pilkada serta kemunculan pemekaran bukanlah kepentingan elit, tapi murni tuntutan rakyat. Hari ini saya melihat komitmen pemerintah masih sangat lemah," ucap Senator Pimpinan Komite I DPD RI di hadapan peserta Forkonas.
Menurutnya alasan moratorium DOB karena keterbatasan anggaran bukanlah alasan yang dapat diterima. "Lalu pemerintah berargumentasi soalnya anggaran. Sementara di sisi lain, negara menghabiskan dana kepada anak-anak perusahaan BUMN yang tidak bermanfaat dan menghabiskan uang negara," tegasnya.
Pemerintah Pusat beragumentasi kalau pemekaran tidak terjadi karena ada moratorium. Hal ini menurut Fachrul Razi karena pemerintah tidak cerdas kelola anggaran. "Kalau pemerintah republik ini cerdas, tutup anak perusahaan BUMN yang telah kolaps, alihkan kepada daerah kita lakukan pemekaran di seluruh Indonesia. Kita ada 314 kab/kota CDOB waiting list di Kemendagri, mereka beralasan menunda pemekaran karena terkendala masalah anggaran," tegas Fachrul Razi.
"Kalau Papua dimekarkan maka secara otomatis, CDOB lainnya sah untuk dimekarkan. Kita komitmen dengan Republik Indonesia. Kita mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Tapi sekali lagi. Kita tidak makar tapi kita minta mekar," tutupnya.[*/Red]
