BANDA ACEH - Kerusuhan yang terjadi dalam rapat paripurna pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada selasa 31 Desember 2019 merupakan moment yang sangat memalukan bagi rakyat Aceh.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA), Muhammad Hasbar Kuba kepada media ini Jumat (03/03/2020).
KPA mengatakan sejatinya kericuhan seperti ini bukan terjadi di kelas DPRA. Tapi biasanya terjadi di mubes organisasi kecil, dan hal ini sangat memalukan ketika lembaga DPRA yang terhormat sama levelnya dengan OKP atau Ormawa.
Hasbar Kuba yang juga Mahasiswa Hukum Tata Negara ini melanjutkan, keributan yang terjadi tidak dapat dinafikan dari kegagalan Ketua DPRA dalam mengakomodir anggotanya serta melakukan komunikasi secara maksimal. Kami mengkhawatirkan ada permainan Ketua DPRA sebagai pimpinan sidang sehingga adanya penumpukan anggota di dalam komisi tertentu, apalagi jika dilihat peran ketua DPRA sangat lah besar dalam mengatur ritme pengaturan AKD.
Jika dalam satu minggu ini AKD juga belum terbentuk alangkah eloknya sebagai pemuda yang memiliki sikap, Dahlan diminta untuk berbesar hati mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPRA. "Jika terus-terus begini maka ujung-ujungnya rakyat akan dirugikan," tukasnya.
Apalagi Panglima Tertinggi KPA Muzakir Manaf sudah sampaikan bahwa alokasi anggaran sebelumnya sangat minim program ke rakyat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran DPRA dalam hal pengawasan dan budgetting.
"Mirisnya lagi, jika AKD saja belum terbentuk bagaimana fungsi pengawasan tersebut dapat dijalankan maksimal," kata Dekboy.
Maka langkah tepat yang dilakukan Mualem sebagai orang yang dianggap sebagai pimpinan tertinggi Koalisi Aceh Bermartabat yakni mengevaluasi Ketua DPRA yang bertanggungjawab penuh untuk menjalankan fungsi lembaga legislatif tersebut.
"Ibarat kata pepatah jika suatu pasukan dipimpin oleh kambing maka mengembeklah semua pasukan tersebut. Namun jika suatu pasukan dipimpin oleh singa maka mengaumlah dia. Kami menilai sejauh ini fungsi lembaga legislatif dalam melakukan controlling, sehingga jika ini dibiarkan maka justru Mualem sebagai Komando Koalisi Aceh Bermartabat yang mendominasi DPRA justru akan jadi sorotan rakyat," bebernya.
"Apalagi pernyataan terkait program-program pemerintah tersebut dikomentari langsung oleh Mualem namun sepertinya minim dikawal di lembaga legislatif. Ini akan jadi bom waktu bagi Mualem sebagai pemilik pernyataan tersebut dan tentunya akan berujung kepada kekecewaan rakyat. Untuk itu Mualem hendaknya segera mengevaluasi kinerja Ketua DPRA sebelum merugikan rakyat lebih jauh dan gagalnya cita-cita Koalisi Aceh Bermartabat untuk berbuat maksimal kepada rakyat," tutup Hasbar.[*/Red]
