LINTAS ATJEH | ACEH TAMIANG - Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) menyorot penggunaan dana desa yang sangat besar setiap tahunnya oleh para datok penghulu dan aparat pemerintahan kampung untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) keluar daerah.
Sebab, dana besar yang dibawa keluar daerah setiap tahunnya dinilai tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan kampung, bahkan terindikasi menghamburkan anggaran yang seharusnya diperuntukkan buat program pemberdayaan masyarakat di Aceh Tamiang.
"Kegiatan bimtek atau studi banding aparatur pemerintahan kampung wajib untuk dievaluasi,” ujar Ketua DPC LAKI Kabupaten Aceh Tamiang, Syahri El Nasir, S.Kom, kepada Lintas Atjeh.com, Senin (23/03/2020).
Menurut Nasir, bimtek tidak mesti harus keluar daerah, tapi cukup mendatangkan atau mengundang para pihak yang berkompeten ke Aceh Tamiang. Sebab, pengalaman bimtek yang sudah tiap tahun dilakukan tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan kampung.
Buktinya, beber Nasir, partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, masih menjadi masalah serius. Padahal, kegiatan bimtek menjadi andalan dinas pemberdayaan masyarakat, tapi belum menjadi solusi.
"Berdasarkan hasil penelusuran DPC LAKI Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan bimtek diduga sudah menjadi lahan bisnis bagi para pejabat yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.
Ironisnya lagi kegiatan ini sering dipaksakan, bahkan dana belum keluar perintah bimtek sudah keluar. Patut diduga aksi pemaksaan tersebut dilakukan demi mengharapkan fee yang lebih besar untuk para pejabat berotak kotor.
"Kegiatan bimtek atau studi banding menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana desa saat ini. Pemkab Aceh Tamiang seharusnya segera mengevaluasi proyek tersebut sehingga publik tidak beranggapan negatif," ungkap Nasir. [ZF]
