-->

Iklan

WFH Bagi ASN, Kaukus Peduli Aceh: Kebijakan Pemerintah Kurang Tepat

09 April, 2020, 16.15 WIB Last Updated 2020-04-09T09:15:15Z
LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Kaukus Peduli Aceh (KPA) menilai kebijakan pemerintah yang menerapkan kerja di rumah bagi para ASN kurang tepat. Hal ini diyakini akan menghambat kinerja belum birokrasi pemerintahan dikala kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan oleh rakyat di masa-masa pendemi Covid -19 ini.

"Di saat kantor buka, ASN masuk kantor saja  birokrasi berjalan lambat apalagi ASN tidak masuk kantor, bisa jadi birokrasi akan lumpuh hingga berefek kepada terhambatnya program-program pemerintahan terkait penanganan Covid-19 itu sendiri. Apalagi, tanpa ASN dan tenaga kontrak, pejabat esselon juga tak akan bisa bekerja cepat. Sehingga lagi-lagi ketika birokrasi lambat, pemerintah mulai lumpuh dalihnya adalah Covid-19," ungkap koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba kepada media, Kamis (09/04/2020).

Menurut Hasbar, semestinya dalam kondisi seperti ini upaya yang dilakukan adalah bagaimana birokrasi pemerintahan dapat diformulasi lebih cepat. ASN tetap masuk kantor tapi dengan SOP tentunya.

"Jika gaji tetap diberikan untuk ASN, tunjangan tetap diberikan, kredit diringankan, sementara kantor diliburkan. Apa itu logis jika bicara hak dan kewajiban. Seharusnya PNS/ASN tetap masuk kantor menjalankan tuga-tugas administrasi dan birokrasi pemerintahan secara normal. Namun, tetap menerapkan pola-pola pencegahan, misalkan jarak meja 1 meter tetap menggunakan masker dan hand sanitizer dan seterusnya," ujarnya.

Hasbar meyakini pejabat eselon juga tidak kebal Corona dan tidak bisa bekerja optimal tanpa ASN/PNS dan honorer yang bekerja dikantornya.

"Jika program-program pemerintah dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 ini justru terhambat birokrasi, administrasi berjalan lelet dengan dalih Covid-19 maka dampaknya pemerintahan akan lumpuh dan percepatan realisasi program akan terhambat," tambahnya.

Masih kata Hasbar, Pemerintah semestinya bergerak lebih cepat dalam kondisi seperti ini.

"Birokrasi tidak boleh macet, jika perlu harus di pangkas. Jika tidak lagi-lagi action program pemerintah akan terhambat dan berjalan sangat lambat. Ini akan semakin membuat permasalahan baru nantinya," sebutnya.

KPA menilai efektifitas kerja di rumah yang kini tengah diterapkan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang keliru.

"Logikanya kerja di kantor saja di bawah kontrol pimpinan banyak ASN tak bekerja maksimal, apalagi kerja di rumah. Bisa dipastikan kerjanya akan kian lambat dan realisasi program yang ditunggu rakyat akan terhambat. Lagi-lagi korbannya rakyat," pungkasnya.[*/Red]
Komentar

Tampilkan

Terkini