Salah satu yang dibicarakan dalam kunjungan kerja tersebut terkait implementasi peruntukan lahan bagi mantan kombatan GAM dan berbagai permasalahan konflik agraria di wilayah Aceh.
Politisi PKS ini menginginkan peruntukan lahan bagi mantan kombatan GAM segera terealisasi sebagai penyempurnaan proses reintegrasi pasca konflik Aceh.
"Saya punya harapan agar akhir tahun ini sudah ada titik terang terkait lahan-lahan yang akan diberikan kepada para mantan kombatan dan mantan korban konflik," ujar Nasir.
BPN/ATR Wilayah Aceh menyebutkan hingga saat ini implementasi peruntukkan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih terkendala pada ketersediaan lahan dan data penerima lahan yang valid. Meningkatkan jumlah daftar mantan kombatan membuat kebutuhan lahan semakin besar.
Dalam kunjungan tersebut, Nasir juga menyinggung konflik agraria yang menjadi perhatian publik. Diantaranya kasus perselisihan batas tanah Kampus Jantong Hatee Rakyat Aceh antara Unsyiah dengan UIN Ar-raniry, perselisihan tanah antara TNI dengan masyarakat di Lambaro Skep, serta sengketa lahan HGU Cemerlang Abadi di Abdya.
