Pertemuan itu didampingi oleh Kepala Bapedda Simeulue, Zulfadli Abidin, SE dan Kepala Badan Kesbangpol Simeulue, Riduan, SP, Sekretaris Badan Kesbangpol Simeulue, Ales Suandi, S.H dan Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Simeulue.
Informasi yang diterima LintasAtjeh.com, kedatangan Bupati Simeulue Erly Hasim diterima langsung oleh Dirjen Imigrasi, Jhoni Ginting, S.H., M.H, di Kementerian Hukum dan Ham RI Jakarta, Kamis (03/12/2020).
Bupati Simeulue menyampaikan pembentukan UKK Imigrasi Simeulue agar segera terwujud dengan waktu yang tidak terlalu lama mengingat pengajuannya sudah dari tahun 2018 yang lalu serta geografis Kabupaten Simeulue yang merupakan daerah Kepulauan yang terpisah dari daratan Sumatera.
Perkembangan dan kemajuan wisata di Simeulue juga meningkat tinggi diikuti dengan jumlah wisatawan asing yang setiap harinya masuk melalui pintu udara dan laut.
"Dengan UKK imigrasi di Simeulue bisa dengan mudah memantau keberadaan orang asing serta akses masyarakat umum yang ingin membuat pasport tidak harus ke Meulaboh dengan jarak tempuh dan biaya yang lebih besar," kata Bupati Simeulue Erly Hasim.
Dirjen Imigrasi, Jhoni Ginting, S.H., M.H, menanggapi langsung atas penyampaian Bupati Simeulue dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Dirjen Imigrasi Kemenkum Ham RI. Dalam hal itu Jhoni menyetujui atas pembentukan Unit Kantor Keimigrasian (UKK) Simeulue.
"Agar secepatnya dibuat kesepakatan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan DPRK Simeulue," tandas Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting, S.H, M.H.
Di akhir penyampaian itu, Bupati Simeulue Erli Hasim, S.H, S.Ag, M.I.Kom dengan Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting, S.H, M.H telah sepakat atas pembentukan UKK Imigrasi di Simeulue.[FIR]
