LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Wakil Ketua Umum HIMATARA (Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aulia Rifki mempertanyakan kebijakan pemerintah terhadap larangan mudik lebaran yang mulai berlaku Kamis 6 Mei-17 Mei 2021.
Menurutnya pemerintah seharusnya lebih fair dalam memberikan kebijakan terhadap penanganan pencegahan Covid-19.
"Pasalnya larangan mudik lebaran tersebut tidak adil jika dibandingkan dengan masih banyaknya di buka tempat tempat liburan untuk para wisatawan," jelasnya kepada redaksi, Jum'at (07/05/2021).
Dikatakannya, jika jalan-jalan dan berkunjung ke tempat wisata saja diperbolehkan mengapa ke tempat sanak keluarga tidak? Maka hal tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat sendiri.
Aulia Rifki juga menyayangkan terhadap keputusan pemerintah memberikan kebijakan larangan mudik dengan alasan pencegahan Covid-19.
"Selain hal tersebut pemerintah juga tidak fair untuk melarang masyarakat melakukan kerumunan. Karena beberapa waktu lalu pemerintah juga sempat menghadiri pernikahan artis, yang katanya sebagai rakyat Indonesia kita harus mencegah kerumunan. Tapi pemerintah sendiri malah melakukan pelanggaran dalam hal tersebut," bebernya.
Dia juga heran, untuk apa banyak peraturan yang dibuat oleh Pemerintah jika pemerintah sendiri tidak mampu untuk mengimplementasikannya?
"Semoga hal seperti ini mungkin dapat dipikirkan kembali oleh pemerintah agar tidak menimbulkan pertanyaan dan statement negatif bagi masyarakat," harap Aulia Rifki.[*/Red]
