Kans KSAD, KSAU, KSAL Menjadi Panglima TNI

LINTAS ATJEH | JAKARTA - Menggowes sepeda, Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa meninjau pembangunan gedung siber milik TNI AD. Mengenakan kaos abu-abu gelap, Andika dengan detil mengarahkan desain gedung hingga taman yang tengah dibangun agar tampak indah sesuai keinginan.

"Pokoknya di depan batu harus ada tanah yang kelihatan, yang nanti akan kita pasang rumput," kata Andika sambil menunjuk proyek pembangunan taman di lingkungan Mabes TNI AD.

Video Jenderal Andika meninjau pembangunan dan renovasi di lingkungan Mabes TNI AD yang diunggah 15 Juni 2021, sudah ditonton lebih dari 200.000 orang.

Andika satu-satunya Kepala Staf di lingkungan TNI yang paling eksis di media sosial. Setidaknya di Youtube akun TNI AD yang memiliki 1 juta lebih pengikut. Hampir setiap hari, akun tersebut menggunggah kegiatan TNI AD, termasuk aktivitas Andika Perkasa. Sementara TNI AL dan TNI AU, tak memiliki akun media sosial Youtube.

Menantu mantan Kepala BIN, Hendropriyono ini merupakan salah satu calon kuat Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi akan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2021.

Dari dalam tembok Istana Negara terdengar suara soal sosok Panglima TNI pilihan Jokowi. Sumber merdeka.com di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, tongkat komando Panglima TNI untuk Andika tinggal menunggu waktu. Meskipun, sumber tersebut tak mau membeberkan alasan Andika sebagai sosok paling potensial menjadi Panglima TNI.

"Sampai sekarang, Andika calon yang paling kuat," bisik sumber tersebut.

Sumber di lingkaran Jokowi itu membenarkan kehadiran Hendropriyono di Istana pada 7 Mei 2021. Tapi, dia menegaskan, Hendro tidak secara khusus datang ke Istana untuk membahas masalah calon Panglima TNI. Dalam kesempatan itu, Hendro memberikan undangan pernikahan salah satu keluarganya.

"Dalam rangka memberikan undangan," singkat sumber ini.

Hendro telah keras menyangkal kehadirannya di Istana untuk 'berbisik' kepada Presiden Jokowi agar menantunya, Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

Wakil Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar juga mendengar bisik-bisik dan lobi kencang soal kursi calon Panglima TNI. Dari informasi yang diterimanya, kursi orang nomor satu di TNI tersebut menguat pada sosok Andika Perkasa. Namun dia juga tidak menyebutkan detil lobi yang dilakukan untuk menggolkan sosok calon Panglima TNI.

TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM

"Kalau melihat kontestasi yang muncul belakangan AD cukup menguat, dari kelihatan beberapa lobi yang mungkin dilakukan beberapa orang untuk meloloskan angkatan darat," kata Rivanlee.

Bagi parpol penguasa PDIP, sosok Andika Perkasa memang yang paling menonjol. Apabila jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan prestasi. Tapi, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Memang figur seperti Jenderal Andika yang paling terdepan, paling mumpuni untuk saat ini," tegas Effendi.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, soal calon Panglima TNI merupakan hak penuh dari Jokowi. Hingga kini, Jokowi belum memilih siapa sosok Panglima TNI yang bakal ditunjuk.

"Tentu Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa Panglima TNI. Kita tunggu saja, pasti dipilih yang terbaik," tegas dia.

Kans calon Panglima TNI sesungguhnya bukan hanya milik Andika Perkasa. Tapi juga dua kepala staf TNI lainnya yakni Kasal Laksma Yudo Margono dan Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo. Jika merujuk pada UU Nomor 34 Tahun 2004, pasal 13 ayat 4, jabatan Panglima TNI dilakukan secara bergantian oleh perwira aktif di tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat Kepala Staf Angkatan.

Saat ini, jabatan Panglima TNI diisi oleh dari matra Angkatan Udara. Sebelum Marsekal Hadi Tjahjanto, Panglima TNI diisi Jenderal Gatot Nurmantyo serta Jenderal Moeldoko yang keduanya berasal dari matra Angkatan Darat.

Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Profesor Muradi menuturkan, jabatan Panglima TNI bisa diisi dengan dua pendekatan. Pertama bergilir sesuai matra sebagaimana bunyi UU TNI. Kedua presiden bisa menggunakan hak prerogatifnya.

Jika merujuk pada UU, maka Kepala Staf TNI AL, Laksma Yudo Margono yang berhak menggantikan posisi Hadi Tjahjanto. Muradi setuju jika Jokowi memilih Laksma Yudo Margono.

Dari kacamatanya, jatah TNI AD sebaiknya diberikan menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, ini penting mengingat TNI AD dianggap lebih solid dalam menghadapi konstelasi politik yang memanas akibat pertarungan politik. Terlebih, 2024 akan terjadi peralihan kekuasaan karena Jokowi tak bisa lagi mencalonkan sebagai presiden.

"Jadi kemungkinan sekali Panglima TNI dari Angkatan Darat itu ada sebelum Juli 2023. Bisa jadi nanti Panglima nanti itu Pak Yudo atau Pak Fadjar (Prasetyo/Kasau) ya, bisa jadi kemungkinan pensiun pertengahan 2023, sampai 2 tahun lah ya."

"Kalau saran saya, Panglima baiknya dari TNI AD di pertengahan 2023. Kenapa? Karena ini persiapan agenda politik panjang, dari 2023 hingga 2024," jelasnya.

Dalam konteks memilih Panglima TNI, Presiden Jokowi harus memikirkan azas keadilan. Ini untuk menjaga soliditas internal TNI. Dengan kata lain, tidak ada matahari kembar.

Dia juga menyinggung soal jargon poros Maritim yang digaungkan Presiden Jokowi. Menjadi anomali jika selama Jokowi menjabat presiden, belum pernah Kepala Staf Angkatan Laut menjadi panglima TNI untuk mendukung visi poros maritim yang digaungkan Presiden.

Sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden pada 2014, sudah tiga kali jabatan Panglima TNI berganti. Namun, tak sekalipun dalam periode tersebut, matra angkatan Laut menjabat Panglima TNI.

"Maksud saya memang harus adil memberikan kesempatan kepada angkatan lain supaya bergilir," kata Muradi.

Senada, Direktur Imparsial Al Araf juga mengingatkan, Jokowi tentang azas keadilan dalam memilih Panglima TNI. Jika mengikuti persyaratan normatif UU TNI, maka yang berhak menjadi Panglima saat ini adalah Kasal Laksamana Yudo Margono. Namun semua berpulang pada hak prerogatif presiden sebagai panglima tertinggi TNI.

"Kalau bisa dilakukan secara bergiliran, supaya tidak terjadi gap kesenjangan rasa ketidakadilan di dalam organisasi TNI kalau hanya dimonopoli satu pihak saja," ujar Al Araf.

Waktu Pensiun

Selain matra, masa jabatan Panglima TNI berikutnya juga menjadi pertimbangan. Melihat waktu pensiun Hadi akhir 2021, maka Andika Perkasa hanya punya waktu satu tahun menjadi orang nomor satu di baret loreng hijau. Tapi untuk Yudo Margono, masih punya waktu dua tahun sebelum memasuki masa pensiun.

Sesuai pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

Andika kelahiran 21 Desember 1964. Yudo satu tahun lebih muda yakni kelahiran 26 November 1965. Fadjar Prasetyo paling muda, yakni kelahiran 9 April 1966.

Anggota Komisi I DPR Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bobby Adhityo Rizaldi salah satu yang menyoroti masa pensiun calon panglima TNI. Menurut dia, masa jabatan yang singkat akan mengganggu program kerja.

"Masa jabatan yang terlalu singkat dalam organisasi militer, adalah tidak ideal," ucap Bobby.

Siapapun yang akan dipilih Jokowi, dua kali pergantian Panglima TNI pasti terjadi hingga 2024. Sebab, Andika akan pensiun 2022 sedangkan Kasal dan Kasau akan pensiun 2023.

Partainya akan mendukung apapun keputusan Presiden Jokowi dalam memilih Panglima TNI. Termasuk soal kapan Hadi Tjahjanto bakal diganti.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengakui salah satu kelemahan Andika yakni masa jabatan yang singkat apabila menjadi Panglima TNI. Menurutnya, akan mengganggu program kerja Panglima.

"Jangan sampai Panglima yang baru ini lagi semangat-semangatnya sudah harus berhenti," jelas Khairul.

Dia khawatir program TNI akan terganggu apabila Panglima hanya menjabat dalam periode satu tahun saja. Karena diyakini kurang efektif. Termasuk dalam mengelola organisasi besar seperti TNI.

Jika pilihan Jokowi jatuh pada Andika sebagai Panglima TNI, harus dilakukan hari ini. Tidak perlu menunggu Hadi Tjahjanto pensiun pada akhir tahun 2021. Dengan begitu, Andika masih memiliki waktu 1,5 tahun menjabat Panglima.

"Masalahnya kalau pergantian dilakukan hari ini kan masih agak jauh dari masa pensiun Pak Hadi kan, Pak Hadi 1 Desember pensiun, jadi masih agak jauh. Khawatirnya tidak bagus, kecuali Pak Hadi ini dapat penugasan lain," terang Khairul.

Pengamat Militer dari Unpad, Profesor Muradi memprediksi, dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan memilih Panglima TNI baru. Langkah ini lebih bertujuan untuk penyegaran di internal TNI.

Sebab, Hadi sudah hampir tiga tahun menjabat sebagai orang nomor satu di tubuh TNI. Di sisi lain, demi persiapan menghadapi pesta demokrasi yang waktunya juga dipercepat menjadi Februari tahun 2024. Alasan ketiga, mengejar angkatan Polri yang sudah dipimpin lulusan akademi tahun 1991. Dengan kata lain, Hadi Tjahjanto akan pensiun dini.

"Saya kira itu prediksi saya kenapa akan dipercepat. Saya kira 3 itu kenapa kemudian akan dipercepat tidak akan November paling Agustus sudah ada Panglima baru," prediksinya.

Hadi akan pensiun dini juga diprediksi oleh Politikus PDIP Effendi Simbolon. Dia memperkirakan, Jokowi akan mengajukan nama calon Panglima TNI ke DPR bulan depan.

Namun Effendi menolak komentar terkait kiprah selanjutnya Hadi jika benar akan pensiun dini dua bulan ke depan. Menurut dia, Jokowi yang berhak menentukan kemana langkah selanjutnya Hadi usai pensiun dini.

"Kapan dan kemana tidak tahu kita, tapi kalau waktunya saya kira tidak lama lagi. Awal Juli sudah muncul nama, bahkan sebelum kami reses ya," kata Effendi.

Kans Kasal Laksma Yudo Margono

Bagi Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, semua kepala staf TNI layak menjadi Panglima TNI. Namun harus dilihat juga kebutuhan serta ancaman yang ada saat ini maupun di masa mendatang.

Simon, biasa dia disapa, mengatakan saat ini ramai isu pencaplokan pulau terluar dan ancaman di Laut Selatan China yang juga belum tuntas. Selain itu, lagi-lagi soal jargon poros maritim.

Dengan kebutuhan visi misi Jokowi, dia melihat Kasal Laksamana TNI Yudo Margono sosok yang tepat. Namun begitu, dia yakin, stabilitas dan sinegitas TNI bakal berjalan dengan baik siapapun matra yang jadi panglima.

Dia memaparkan, karier Yudo juga terbilang baik. Dia mencontohkan Pangkolinlamil, Pangarmabar, Pangarmada dan Pangkogabwilhan.

"Pengalamannya memimpin di jajaran Kogabwilhan 1 membuktikan bahwa Kasal dapat mengomandoi lingkup tiga matra," katanya.

Secara usia, Andika bukanlah pilihan tepat karena akan pensiun di 2022. Menurut dia, tidak bagus dalam organisasi jika pergantian pucuk pimpinan yang terlalu cepat. Jika Andika menjadi panglima, kata dia, hanya akan memaksakan saja.

"Makanya paling tepat AL (angkatan laut) kalau melihat segi usia. Contoh saja pas Idham (Kapolri) baru sebentar sudah diganti. Minimal dua tahun paling pas," katanya.

Pekerjaan Besar Panglima Baru

Partai politik di DPR mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi dalam memilih Panglima TNI yang baru. Sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan menjadi catatan bagi calon orang nomor satu di TNI nantinya.

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Jokowi harus mencari figur Panglima TNI yang memiliki latar belakang baik. Dia menilai, tak penting berasal dari instansi darat, laut ataupun udara.

"Lihat yang kuat inovasinya. Karena tantangan ke depan Pertahanan dan prajurit kita sangat berbeda dengan masa lalu," jelas Mardani.

Jokowi disarankan membuat tim kecil untuk mencari Panglima TNI yang tepat dan sesuai keinginan dan kebutuhan. Indonesia butuh figur mumpuni untuk Panglima TNI.

"Kasad dan Kasal punya kemampuan dan track record yang bisa dibandingkan," jelas dia.

Sementara bagi Politikus PDIP Effendi Simbolon, tantangan yang bakal dihadapi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara ke depan akan sangat kompleks. Menurut dia, hampir tiga tahun ini, Hadi Tjahjanto mampu menjaga soliditas TNI.

Selain itu, TNI masih perlu menggelar operasi teritorial di daerah konflik seperti Papua dan Poso. Masalah intoleransi, separatisme dan terorisme juga jadi pekerjaan besar Panglima TNI baru nantinya.

"Sebenarnya akar intinya pembenahannya jauh dilakukan di akar rumput yang kita liat peran Babinsa itu. Kamu bisa merasakan bagaimana mereka bisa menyatu, ini harus dikembangkan, jadi jangan kemudian kita menjadi radikal menjadi ekstrem menjadi tidak toleran, menjadi sebuah ancaman baru kemudian kita kesulitan, kita terlambat,” tutur dia.

Kesejahteraan prajurit TNI dan persoalan Alutsista juga harus menjadi catatan tersendiri bagi calon Panglima TNI. Harus sejalan dengan langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kini tengah menyusun rencana strategis pertahanan untuk masa yang akan datang.

Direktur Imparsial Al Araf berharap, Panglima TNI baru nantinya bisa membangun profesionalisme. Kesejahteraan para prajurit juga harus diperhatikan dengan baik. Begitu juga soal pendidikan dan persenjataan. "Pada posisinya dia harus tunduk dari kendali sipil, otoritas sipil di dalam prosesnya," ujar Al Araf.

Bagi Guru Besar Unpad, Profesor Muradi, Panglima TNI harus sosok yang dekat dengan Menteri Pertahanan. Kedua, Panglima TNI menjadi tangan kanan presiden.

"Panglima TNI harus mampu menata internal supaya lebih teratur, sinergi dan seirama dengan agenda politik negara," tutur Muradi.[Merdeka]