LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP) Universitas Syiah Kuala menegaskan sebaiknya Gubernur Aceh mengganti Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan mencopot Plt. Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang telah mengeluarkan statement memperkeruh konflik antara Gubernur Aceh dan Universitas Syiah Kuala.
"Tidak seharusnya Bapak Plt. Kabid GTK memojokkan FKIP USK hanya untuk membantah Rektor. Rektor bicara berdasarkan data, Bapak Plt. Kabid GTK berdasarkan apa?" ujar Ketua BEM FKIP USK, Viky Nur Hakim kepada media ini, Kamis (01/07/2021).
Menurut Viky, pendidikan seharusnya menjadi patokan yang harus ditingkatkan oleh Dinas Pendidikan Aceh, jangan dijadikan lahan adu argument. Dinas Pendidikan harus membuktikan kalau pendidikan Aceh tidak berjalan di tempat, bukan malah ajak berdebat yang terkesan anti kritik.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Viky menjelaskan, data yang dirilis Lembaga Tes masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) hasil ujian evaluasi berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (UTBK) SBMPTN di Pulau Sumatra, Aceh tercatat satu-satunya dengan hasil terendah.
"Aceh diberikan dana Otonomi Khusus (Otsus) berlimpah ruah. Kepala Dinas Pendidikan Aceh mengaku anggaran pendidikan Aceh tahun 2021 mencapai Rp. 3,5 Triliun. Seharusnya dengan dana yang sebesar itu Aceh sudah mampu membenahi dirinya dalam pendidikan. Jangan hanya membangun sektor pendidikan dari sisi fisik, tapi juga kualitas guru dan siswa," kata Viky.
Viky menambahkan, data membuktikan mutu pendidikan Aceh terpuruk. Oleh karenanya, Ketua BEM FKIP mengajak seluruh elemen untuk selalu mengawal penggunaan anggaran pendidikan karena ditakutkan dana yang sebesar itu akan menjadi ladang permainan proyek.
Viky menegaskan bahwa Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) adalah lokomotif utama yang siap berdiri di garda depan mengawal mutu pendidikan Aceh.
"Dinas pendidikan Aceh ngapain aja? Apa cukup berbalas pantun di media untuk mencari muka? Buktikan kalau pendidikan Aceh sudah membaik," tegasnya.
Di saat situasi pendidikan Aceh yang semakin terpuruk malah Kepala Dinas Pendidikan Aceh mengatakan pendidikan Aceh baik-baik saja, sesuai fakta di lapangan jauh dari kata "baik-baik saja".
Viky menjelaskan, jumlah siswa Aceh yang lulus SNMPTN dan SBMPTN harus dilihat dari sisi keseluruhan, bukan hanya hitungan angka.
"Sebenarnya siswa Aceh yang lulus di PTN itu berada di bawah Papua. Papua jumlah penduduk lebih sedikit, tapi mampu meluluskan siswanya di PTN bergengsi dengan pilihan favorit. Siswa Aceh yang lulusannya melimpah lulusnya di PTN dengan prodi favorit berapa coba? Jadi, jangan ngawur Plt. Kabid GTK Dinas Pendidikan Aceh. #Dinas PendidikanAcehNgapainAja?" tutup Viky.[*/Red]
