LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Kota (SMK), Hadiansyah, S.Sos, memnta Walikota Banda Aceh mengevaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh.
"Dengan melihat sejumlah hal yang masih perlu dievaluasi sebagai bentuk ketegasan Walikota Banda Aceh," ungkap Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Kota (SMK) Banda Aceh, Hadiansyah saat dikonfirmasi media, Selasa (13/07/2021).
Hadiansyah mengatakan, salah satunya terkait kinerja Kepala BPKSDM Banda Aceh yang dilihat beberapa kali tidak menunjukkan dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan, sehingga menghasilkan keputusan tanpa sepengetahuan walikota.
Insiden yang sempat viral dan menghebohkan publik beberapa waktu lalu, yakni dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Sekdako Nomor: 814.1/1351 perihal Mekanisme Pembayaran Jasa Pegawai Non PNS yang ditandatangani Sekdakota yang memuat poin yang menyebutkan pegawai Non PNS (tenaga kontrak) yang cuti sakit dan melahirkan dilakukan pemotongan pembayaran gaji sebesar 25 persen dinilai tidak tepat diberlakukan.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Ini jelas-jelas bentuk keteledoran dan kesalahan fatal yang tidak cermat dalam mengkonsep draft kebijakan," sebutnya sembari mengatakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan.
"Keteledoran kepala BPKSDM itu seharusnya tidak cukup dengan teguran ringan yang diberikan oleh pak walikota, karena dampak dari kebijakan itu sangat meresahkan, walaupun akhirnya dibatalkan. Tapi itu jelas-jelas sebagai bentuk kinerja yang tidak patuh kepada walikota sebagai pimpinan," jelasnya.
Menurutnya, hal ini hanya satu contoh, itu diketahui karena viral di masyarakat. Bisa jadi banyak kebijakan lainnya yang mengabaikan amanah walikota.
"Kala keputusan itu muncul tempo hari, masyarakat beranggapan walikota yang abaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Padahal jelas-jelas itu kesalahan fatal tanpa arahan walikota sebagai pimpinan. Ini menunjukkan loyalitas dan dedikasi Kepala BKPSDM Banda Aceh patut dipertanyakan," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa untuk mewujudkan kegemilangan Banda Aceh faktor integritas, dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan bagian yang tak bisa dipandang sebelah mata. Jika walikota tidak melakukan evaluasi maka ini akan menjadi ikhtibar bagi instansi lainnya bahwa suatu kesalahan dengan mengabaikan amanah walikota dan tanpa bersikap loyal adalah hal biasa.
"Kami minta walikota lebih tegas, jika perlu mengganti dan mengevaluasi para kepala SKPK yang memiliki dedikasi dan loyalitas rendah. Sehingga visi dan misi serta amanah walikota di setiap proses mutasi dilakukan tidak hanya sebatas pajangan belaka, namun dipatuhi sepenuhnya demi kegemilangan Banda Aceh tercinta," tandasnya.
Salah satu dari visi dan misi Walikota Banda Aceh yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tentunya akan berjalan maksimal jika pejabat di jajaran pemko memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi kepada walikota sebagai nahkoda utama dalam mendorong terwujudnya Banda Aceh Gemilang.
"Berulang kali setiap pelantikan pejabat, Walikota Banda Aceh Aminullah selalu mengingatkan kepada pejabat yang dilantik untuk memberikan loyalitas dan dedikasi kepada atasan dengan penuh tanggungjawab dalam mengerjakan tugas," tutupnya.[*/Red]
