-->


Jelang Peringatan Perdamaian Aceh, Sofyan: DPRA Jangan Seperti Penjual Obat Kurap

03 Agustus, 2021, 13.47 WIB Last Updated 2021-08-03T06:52:41Z
Foto: Sofyan M. Dhia alias Boh Ara, Komandan Operasi (Dan Ops) Sagoe Rambong Payoeng, D1 Wilayah Peureulak

LINTAS ATJEH | ACEH TIMUR - Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Dahlan Djamaluddin tentang pihaknya akan mengupayakan agar bendera Aceh Bintang Bulan dapat berkibar di Aceh pada 15 Agustus 2021 mendatang hanyalah omong kosong belaka.

Hal itu disampaikan mantan Ajudan Panglima GAM Wilayah Peureulak, Sofyan M. Dhia kepada LintasAtjeh.com, Selasa (03/08/2021), di Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

Menurutnya, persoalan bendera itu hanyalah permainan dari segelintir orang yang ingin mendapatkan uang dari Pemerintah pusat saja. Apalagi disaat menjelang pemilu, pasti para politikus Aceh akan menyuarakan perjuangan bendera demi memperoleh suara dari masyarakat.

"Kami sudah bosan dengan nyanyian dan janji-janji politik yang disuarakan DPRA, masyarakat Aceh tidak bodoh dengan pepesan kosong para politikus ini," ujar Sofyan yang akrab disapa Boh Ara.

"Mereka menyuarakan bendera hanya mengharapkan uang dari Pemerintah Pusat, setelah dapat uang, mereka akan diam. Ibarat ular yang sedang kelaparan, setelah kenyang pasti diam," imbuh mantan pengawal Almarhum Abu Sanusi itu.
Boh Ara pada masa menjelang perdamaian Aceh diangkat sebagai Komandan Operasi (Dan Ops) Sagoe Rambong Payoeng, D1 Wilayah Peureulak ini menjabarkan bahwa masyarakat Aceh membutuhkan kesejahteraan bukan bendera. 

"Apakah masyarakat Aceh saat ini sudah sejahtera? Fakta di lapangan hanya para politikus dan keluarganya yang sejahtera. Jadi, berhentilah membual seperti orang penjual obat kurap, tetapi dia sendiri jidatnya berkurap," tegas Boh Ara.

TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Foto: Zulfahmi, Ketua JASA Aceh Timur

Hal senada juga disampaikan Ketua Jaringan Anak Syuhada Aceh (JASA) Aceh Timur, Zulfahmi yang akrab disapa Tumi. Menurutnya, DPRA harus bisa peka terhadap persoalan yang kini dirasakan masyarakat Aceh. 

"Saat ini masyarakat tidak butuh bendera, kami membutuhkan pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah hal itu ada diupayakan?" ketus Tumi.

Di masa pandemi Covid-19 ini, sambung Tumi, masyarakat Aceh merasakan kesulitan ekonomi akibat diberlakukannya PPKM. Semestinya persoalan itu yang dibahas oleh para anggota dewan terhormat tersebut, jangan asyik membual tentang bendera.

"Cobalah lihat dan pikirkan kehidupan ekonomi para janda dan anak-anak yatim korban konflik dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Jangan hanya bersuara seperti tong kosong nyaring bunyinya," ungkapnya.

"Sekali lagi kami tegaskan bahwa masyarakat Aceh butuh kesejahteraan bukan bendera," tandas Ketua JASA Aceh Timur, Zulfahmi.[Sm]
Komentar

Tampilkan

Terkini