-->








Ini Kata Putri Ahmad Yani Soal Patung Soeharto dan AH Nasution Dibongkar

01 Oktober, 2021, 11.30 WIB Last Updated 2021-10-01T04:30:38Z
Tangkap Layar Patung Jenderal Soeharto, Jenderal AH Nasution, dan Jenderal Sarwo Edhy pada Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad yang dibongkar. /Miftah's TV,/Miftah's TV

LINTAS ATJEH | JAKARTA - Putri Pahlawan Revolusi Jenderal TNI (Purn) Achmad Yani, Amelia Yani ikut angkat bicara soal dipindahkannya patung diorama di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.

Tiga patung tersebut yaitu sosok Jenderal Besar TNI (Purn.) Alm. H.M. Soeharto, Jenderal Besar TNI (Purn.) Alm. Abdul Haris Nasution, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Alm. Sarwo Edhi Wibowo.

Pemindahan ketiga patung perwira tersebut telah diprakarsai oleh mantan Pangkostrad, Letnan Jenderal TNI (Purn.) A.Y. Nasution dan disetujui oleh Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Dudung.

Amelia Yani menyampaikan ungkapan rasa keprihatinannya atas berbagai pemberitaan yang beredar seputar upaya pemindahan patung tokoh TNI Angkatan Darat tersebut.

Seperti diketahui, sewaktu meletusnya kejadian G30SPKI, Alm. H.M. Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) TNI AD, Alm. Abdul Haris Nasution sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Alm. Sarwo Edhi Wibowo sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).

"Pemindahan patung-patung tersebut telah menimbulkan gonjang ganjing di Tanah Air khususnya di lingkungan Keluarga Besar TNI AD," ujar Amelia Yani dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Kamis, 30 September 2021.

"Pemindahan ketiga patung sangat disayangkan. Walaupun sebuah benda mati, patung tersebut merepresentasikan para tokoh TNI AD, sehingga jangan sampai pemindahannya diartikan sebagai upaya penyimpangan sejarah," kata Amelia.

"Tujuan utama penempatan patung (dalam diorama) agar fakta sejarah dapat ditegakkan dan publik mendapatkan informasi se-akurat mungkin," lanjutnya.

Diceritakan Amelia, dini hari 1 Oktober 1965, seluruh pimpinan TNI AD berkumpul di Markas Kostrad dan tengah menunggu perintah Presiden Soekarno, Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi yang tidak diketahui keberadaannya.

Beberapa saat kemudian, Radio Republik Indonesia (RRI) mengumumkan upaya pengambil-alihan kekuasaan oleh Dewan Revolusi, yang diprakarsai oleh unsur politik yang mempunyai kepentingan, Partai Komunis Indonesia (PKI).

TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM

"Dalam situasi yang sangat mencekam, ketiga perwira tersebut telah mengambil suatu strategi untuk melumpuhkan Dewan Revolusi, yakni dengan menutup jalan keluar-masuk Ibukota Jakarta, menelusuri keberadaan para Jenderal TNI AD yang telah diculik dan memerintahkan Pangima Daerah Militer Jaya, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Umar Wirahadikusumah untuk mengumumkan bahwa Ibukota Jakarta dalam keadaan darurat," papar Amelia.

Selain itu, strategi yang tidak kalah pentingnya adalah untuk merebut kembali kanal-kanal informasi yang telah dikuasai oleh Dewan Revolusi, yaitu RRI dan instansi Telekomunikasi.

Dalam menjalankan strategi ini, cerita Amelia, Komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edhi Wibowo diperintahkan untuk merebut kembali RRI dan instansi Telekomunikasi.

Kemudian, sejarah mencatat Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, yang kelak menjadi Mertua dari Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI (Purn.) DR. (HC) H. Susilo Bambang Yudhoyono, berhasil merebut dan menyelesaikan proses perebutan kedua instansi tersebut dalam waktu 25 menit.

"Perwira-perwira inilah yang memainkan peran utama dalam memulihkan kestabilan politik Indonesia, sebagai insan yang menghargai sejarah, ada baiknya kita tidak melakukan upaya denialisme sejarah, atau penyimpangan sejarah," lanjut Amelia.

Selanjutnya, bangsa Indonesia mengalami masa-gelap yang cukup panjang dalam menumpas Partai Komunis Indonesia dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang berada dibawah naungannya, sampai ke akar-akarnya.

Tidak bisa dibayangkan situasi politik pada saat itu, dengan berbagai ancaman instabilitas politik yang dipicu oleh berbagai kekuatan Partai Komunis Indonesia dan organisasi kemasyarakatan di bawahnya.

Apabila ketiga perwira salah dalam mengambil keputusan dalam berstrategi, maka bukan saja nyawa yang menjadi taruhannya, akan tetapi kestabilan politik Indonesia juga akan dipertaruhkan.

“Seluruh eksekusi strategi penting tersebut dilakukan dengan risiko tinggi, karena tidak adanya perintah atau instruksi langsung dari Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Selanjutnya, sejarah mencatat bahwa Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata berada di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, dan kemudian diarahkan ke Istana Bogor," paparnya.

"Apabila sebuah Negara melakukan denialisme atau penyimpangan sejarah, tidak menutup kemungkinan penyimpangan-penyimpangan lainnya untuk terjadi," lanjut Amelia.

Ia pun menyayangkan pemindahan ketiga patung perwira dapat terindikasi sebagai upaya menghilangkan fakta sejarah. Dalam hal ini, G30SPKI merupakan salah satu lembaran kelam bangsa Indonesia, sebuah peristiwa kudeta yang gagal, penuh darah.

"Berpuluh-puluh tahun setelah kejadian itu, 56 tahun bangsa Indonesia memendam luka, sudah saatnya kita melihat segala sesuatu secara optimis. Partai Komunis Indonesia sudah tidak ada! Sudah musnah! Karena bangsa Indonesia sudah menentukan arah hidupnya, yaitu Pancasila," tutup Amelia.[Galamedianews]
Komentar

Tampilkan

Terkini