Hal tersebut disampaikan Dedi Saputra, Sekretaris Komisi III DPRK Langsa dari Partai Hanura kepada LintasAtjeh.com, Minggu (05/12/2021), di salah satu cafe Kota Langsa.
"Setelah mendapatkan informasi ini, kami akan segera berkoordinasi dan Konsultasi terlebih dahulu atas pemilikan izin pinjam pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau perizinan lainnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada SKPK maupun Instansi yang terkait hal tersebut," kata Dedi.
Lanjut politisi muda Kota Langsa, pihaknya akan meneliti dan mengumpulkan data perusahaan yang beroperasi dalam penggunaan lahan dikawasan hutan lindung tersebut.
"Apabila terbukti tidak memiliki IPPKH maka itu arahnya tentu jelas kepada perbuatan Pidana Kehutanan ataupun perbuatan kejahatan lingkungan sesuai dengan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," terang Dedi.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Untuk langkah selanjutnya, Komisi III DPRK Langsa akan menggelar rapat dengar pendapat agar persoalan ini dapat terang benderang," imbuhnya.
Sekertaris Komisi III DPRK Langsa ini juga menyampaikan harapan dan dukungan dari semua pihak untuk dapat memberikan informasi agar masalah dugaan perambahan Kawasan Hutan Lindung oleh salah satu perusahaan swasta di bidang perkebunan karet dan sawit tersebut dapat segera terselesaikan.
"Kita berharap kepada semua pihak agar dapat memberikan data dan informasi agar dapat mengungkap kebenaran dugaan tersebut," ujarnya.
"Jika memang informasi ini benar, maka masalah ini akan kita bawa ke Propinsi," tandasnya.[Sm]
