H. Sudirman atau yang lebih dikenal dengan sebutan H. Uma, langsung menuju ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya untuk melakukan pengawasan dana APBN dalam Dana Desa (DD).
"Kita ingin melihat bagaimana laporan terhadap penggunaan DD di tahun 2021 ini, dan program apa saja yang sudah berhasil dalam capaian-capaian di tahun ini. Kemudian kita juga akan melihat program apa saja yang diajukan pada tahun 2022 nanti," katanya.
"Secara umum anggaran desa di Abdya tergolong stagnan, karena mengingat kebijakan Covid-19 dan sektor pembangunan Ril memang tidak bisa dilakukan. Semua anggaran ini terserap pada penanganan Covid-19, jadi progres pembangunan kita tidak melihat di tahun 2021," terang Haji Uma.
Di tahun 2022 mendatang lanjutnya, ada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diharapkan, bisa tumbuh kembali seperti biasa untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kita berharap, agar anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ke desa bisa produktif dan bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Dan tentu kepada pemerintah pusat didalam melakukan perencanaan itu tidak melulu kepada sektor pembangunan saja, pembangunan Ril, fisik dan lain sebagainya," katanya.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Menurutnya yang menjadi stagnan adalah perkembangan ekonomi masyarakat tentang kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat ekonomi, seperti BUMG.
"Semua BUMG yang ada di Aceh ini seperti jalan ditempat, padahal yang diharapkan oleh pemerintah kepada BUMG ini agar bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat ditingkatkan desa, tapi ini yang tidak berjalan," tegas H. Uma.
"Memang ada dilematis disana, karena ketakutan dari pada pemerintah desa akan pengembalian DD," tambahnya.
Tapi, menurut H. Uma, Kepala Desa harus bijak mencari format yang benar. Bagaimana mencari format yang benar, sehingga permasalahan klasik yang dialami oleh BUMG dan masyarakatnya bisa diminimalisir.
"Toh kalau tidak dengan pinjaman atau modal usaha yang diberikan oleh desa siapa lagi. Inikan memang harapan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata anggota DPD RI.
"Kalau sektor pembangunan, pintu pagar, gerbang selalu itu-itu saja, tidak akan berdampak positif terhadap pembangunan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, jadi kepala desa harus bijak" pungkas H. Uma.[WA]
