Ketua Pemuda Gampong Krueng Ceuko T. Ridwan, S.Sos, SH, mengatakan, warga Krueng Ceuko mengeluh karena perusahaan tersebut belum beroperasi.
“Sementara PT. Indonesia Pasific Energi telah bertahun-tahun mengklaim IUP dan ratusan hektar tanah milik masyarakat Gampong Krueng Ceuko belum pernah melakukan ganti rugi lahan masyarakat setempat,” tuturnya.
Lanjutnya, klaim IUP atas lahan warga yang belum dilakukan pembebasan oleh PT. IPE ini sudah memperkosa hak-hak masyarakat sebagai pemilik sah lahan. Sementara warga tidak bisa melakukan transaksi jual beli ke perusahaan lain yang ada IUP di Desa Krueng Ceuko.
"Seperti sekarang ini, kami pengurus persatuan pemuda yang bekerjasama dengan salah satu perusahaan untuk mengurus izin galian C di desa kami, tapi karena sudah masuk IUP PT IPE, jadi harus meminta rekomendasi dari perusahaan ini agar bisa keluar izin dari provinsi,” ucap T. Ridwan.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
“Namun pihak perusahaan sepertinya sangat mempersulit dengan alasan yang dibuat-dibuat,” ungkap T. Ridwan.
Ia menambahkan, managemant PT. IPE tidak ada niat baik terhadap masyarakat di wilayah yang masuk dalam IUP, padahal masyarakat sangat membutuhkan rekomendasi, untuk pengembangan ekonomi melalui pembukaan lokasi galian C.
“Kami mewakili masyarakat meminta Bupati Nagan Raya, Gubernur Aceh agar segera merekomendasikan pencabutan izin IUP PT. IPE kepada kementrian ESDM,” imbuhnya.
“Karena perusahan ini sudah sangat lama tidak berjalan, kalau seperti ini kesannya mereka permainkan nasib masyarakat. Pemilik lahan yang sudah diklaim masuk kedalam IUP mereka,” tutup T. Ridwan.
Secara terpisah Pj. Keuchik Gampong Krueng Ceuko Samsul Anuar, S.Pd, saat dihubungi awak media mengatakan, apa yang dikatakan oleh T. Ridwan selaku Ketua Pemuda Gampong Krueng Ceuko itu benar.
“Guna untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembukaan lokasi galian C tersebut demi meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG),” tutupnya.[Ms]
