 |
| Facebook @ApaKaryaSaman |
LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, resmi melantik Achmad Marzuki sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di Gedung Utama DPRA, Rabu, (6/7/2022).
Sidang Paripurna dengan agenda pelantikan Pj Gubernur Aceh itu dipimpin oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri. Prosesi pelantikan juga dirangkai dengan prosesi adat Peusijuek yang dilakukan oleh Plt Ketua Majelis Adat Aceh terhadap Pj Gubernur.
Acara tersebut juga diikuti oleh, Ir. H. Nova Iriansyah, MT, Pangdam Iskandar Muda Mohammad Hasan, Kapolda Aceh Ahmad Haydar, Anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, para pimpinan partai politik nasional dan lokal, Rektor USK, Rektor UIN Ar Raniry dan para Kepala SKPA.
Menanggapi penunjukan Pj. Gubernur Aceh dari kalangan militer, dilansir dari Jitunews, sebelum pelantikan itu, Mantan Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Zakaria Saman mengaku tidak setuju apabila Pj Gubernur Aceh berasal dari kalangan militer. Ia mengaku tidak ingin membuka luka lama terkait konflik RI dan GAM.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Saya sudah pernah berbicara, Aceh baru saja selesai konflik, malah dipilih pejabat dari militer lagi. Kan seperti membuka luka lama lagi," kata Zakaria Saman kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).
Zakaria menginginkan agar Pj Gubernur Aceh dari kalangan masyarakat sipil. Ia tidak masalah apabila sosok itu lahir di luar Aceh, namun menurutnya yang terpenting paham dengan kondisi dan situasi Aceh.
"Tentara mana tahu dia masalah umum, yang tahu kan masyarakat, jadi kalau Pj Gubernur Aceh harus dari sipil, walaupun lahir di luar Aceh, setidaknya tahu dan mengerti tentang Aceh," ujarnya.[*/Red]
