Ketua Divisi SDM KIP Nagan Raya, Muhajir Hasballah.
LINTAS ATJEH | NAGAN RAYA - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya melalui Ketua Divisi Sosialisasi,Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat (SDM), Muhajir Hasballah menjelaskan secara rinci terkait pembentukan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS.
Hal ini disampaikan untuk keterbukaan informasi publik serta banyak tanggapan yang disampaikan kepada dirinya selaku yang membidangi SDM terkait Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS.
Terkait hal ini Muhajir menjelaskan bahwa sesuai Keputusan KPU RI Nomor: 534 di halaman 44 dan seterusnya supaya jangan gagal faham dan terbuka untuk publik yang bahwa Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS dan dibantu 2 (dua) staf Sekretariat PPS yang berasal dari Aparatur Negara (ASN) dan atau Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut nama lain.
Sekretaris PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa. Kemudian calon Sekretaris dan staf Sekretaris PPS harus melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan KPU RI Nomor: 8 Tahun 2022.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Nagan Raya Mizwanur, SH.
Calon Sekretaris dan staf Sekretaris PPS melengkapi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan,seluruh dokumen disampaikan kepada kepada KIP Kabupaten Nagan Raya sebanyak 2 rangkap dengan ketentuan 1 rangkap untuk KIP Kabupaten Nagan Raya dan 1 rangkap sebagai arsip PPS, terang Muhajir Hasballah secara rinci kepada awak media, Minggu (29/01/2023)
Menjawab pertanyaan wartawan tentang mekanisme Pembentukan Sekretaris PPS, Muhajir Hasballah menjelaskan bahwa untuk mekanisme Pembentukan PPS bahwa PPS melalui PPK mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris dan paling banyak 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPS kepada KIP Kabupaten Nagan Raya,selanjutnya tugas KIP Kabupaten Nagan Raya menyampaikan usulan nama calon Sekretaris dan Staf Sekretaris PPS kepada kepala desa
Dan selanjutnya, terang Muhajir lagi, Kepala desa menetapkan 1 (satu) Sekretaris PPS dan 2 (dua) staf Sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KIP Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Kemudian, tambahnya, KIP Kabupaten Nagan Raya menetapkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS berdasarkan keputusan kepala desa sebagai dasar penugasan sebagai Sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
Dijelaskan oleh Muhajir bahwa Penetapan Sekretaris dan staf Sekretariat dilakukan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya disertai dengan penandatanganan pakta integritas dan pesan kepada PPS dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya lakukan sesuai aturan Keputusan KPU RI Nomor: 534 tahun 2022.
"Dan yang terpenting saya berharap agar hindari KKN janganlah rekrutmen Sekretaris dan staf Sekretariat PPS bernuansa KKN dan jangan sampai menetapkan sampai 3 orang dalam satu ikatan kelurga, Jelas Muhajir Hasballah yang merupakan mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Nagan Raya tahun 2007-2009," demikian disampaikan Muhajir.
Sementara itu, ditempat terpisah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Nagan Raya Mizwanur, SH, saat dihubungi wartawan menyampaikan bahwa sehubungan dengan Surat Edaran (SE) Pj Bupati Nagan Raya yang bahwa aparatur gampong tidak boleh rangkap jabatan sesuai UU Nomor :6 Tahun 2014.
Sehubungan dengan pernyataan Ketua KIP Nagan Raya bahwa harus memilih salah satu apakah pilih aparatur gampong atau Penyelenggara Pemilu dan dalam hal ini saya berharap kepada Ketua Divisi SDM dan Parnas KIP Nagan Raya Muhajir Hasballah untuk menindaklanjuti apabila ada rekan-rekan yang penyelenggara mengundurkan diri untuk melantik nomor urutan berikutnya.
“Saya mohon kepada bapak Muhajir Hasballah selaku yang membidangi Divisi SDM untuk melakukan sesuai prosedur dan sesuai dgn undang-undang yang berlaku di republik ini," tutup Ketua Divisi Hukum KIP Kabupaten Nagan Raya yang akrap disapa Cucu Mak kuneng Mizwanur, SH.[Ms]
