HARI KESEHATAN NASIONAL jatuh pada tanggal 12 Nopember 2023 lalu mengangkat tema 'Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju’. Latar belakang diperingatinya Hari Kesehatan Nasional adalah keberhasilan pemerintah RI dalam memberantas wabah malaria pada tahun 1950-an.
Lebih kurang 63 juta penduduk telah mendapat perlindungan dari penyakit malaria sehingga untuk memperingati capaian tersebut, tanggal 12 November 1964 diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional untuk pertama kalinya
Kunci utama kebahagiaan adalah kesehatan. Tentu saja kesehatan adalah anugerah Allah SWT yang tiada bandingnya. Begitupula mewujudkan kesehatan masyarakat di tanah air adalah prioritas pemerintah yang harus dilakukan secara merata dan menyeluruh karena kesehatan adalah hak dasar yang harus diperhatikan dan dipenuhi kebutuhannya oleh negara.
Program pemerintah pada Hari Kesehatan Nasional adalah transformasi dalam bidang kesehatan, transformasi kesehatan yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun pertanyaannya apakah transformasi digitalisasi kesehatan sudah sesuai dengan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia?
Perkembangan teknologi memunculkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan masyarakat terasa lebih mudah dan cepat dengan teknologi. Tak terkecuali teknologi di bidang kesehatan. Akan tetapi pemanfaatan teknologi kesehatan ini belumlah sebanding dengan kualitas pelayanan kesehatan yang masyarakat Indonesia rasakan.
Alangkah baiknya kita melihat lebih dulu beberapa fakta dilapangan bahwasanya Indonesia saat ini masih banyak kekurangan tenaga medis yang berkualitas. Jumlah dokter dan tenaga medis di Indonesia belum sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia. Faktor mahal dan tingginya biaya sekolah kesehatan yang belum terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah karena pendidikan yang dikapitalisasi. Walaupun ada program beasiswa dari pemerintah tetapi belum bisa menutupi tingginya biaya pendidikan kesehatan yang memang terkenal mahal.
Kekurangan SDM tenaga medis adalah salah satu faktor tidak meratanya pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia terutama daerah pedalaman dan terpencil. Kualitas pelayanan kesehatan pun belum menyeluruh dan maksimal. Sebagai contoh pelayanan BPJS kesehatan satu-satunya lembaga pelayanan kesehatan komersial yang diregulasi oleh pemerintah. Masyarakat diharuskan membayar sejumlah premi, tetapi pelayanan yang diberikan sangat minimalis dan seadanya. Apabila ada tunggakan premi maka pelayanan kesehatan dihentikan sampai masyarakat dapat melunasi tunggakan tersebut.
Padahal sejatinya layanan kesehatan adalah kebutuhan dasar publik. Tidak semestinya negara melakukan pelayanan kesehatan rakyat dengan pertimbangan untung dan rugi. Kemudian infrastruktur kesehatan yang belum memadai terkadang membuat ribet alur rujukan rumah sakit dalam melayani pasien disebabkan kurang lengkapnya alat dan fasilitas kesehatan rumah sakit faskes pertama. Terutama masyarakat kabupaten dan desa.
Pelayanan kesehatan gratis yang seharusnya merata diseluruh wilayah Indonesia belum sepenuhnya dijangkau dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Dengan angka kemiskinan yang tinggi maka masih tinggi pula angka stunting dan gizi buruk di beberapa wilayah Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan berbagai masalah kesehatan yang belum tuntas dan belum terselesaikan daripada memprioritaskan transformasi ekosistem digital.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Hal itu tentu berbeda dalam pandangan Islam, tentang kesehatan dalam Islam adalah kebutuhan dasar rakyat jadi harus diberikan secara optimal dan maksimal. Ini dikarenakan negara adalah raa'in (pengurus rakyat) dan rakyat berhak penuh atas kesehatan yang layak sehingga negara Islam bertanggungjawab penuh pada pelayanan kesehatan rakyat mulai dari pengadaan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan sampai pada hal teknis yang memerlukan biaya besar diselenggarakan oleh negara.
Begitu pula pembangunan rumah sakit, klinik, apotik, laboratorium lembaga Litbang kesehatan dan berbagai sarana dan prasarana kesehatan serta pengobatan lainnya akan menjadi tanggung jawab negara dalam Islam. Bahkan negara Islam juga wajib menyediakan institusi yang menghasilkan tenaga medis berkualitas seperti sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan dan sekolah kesehatan lainnya.
Konsep itu dibangun berdasarkan hadits dan perbuatan Rasulullah SAW ketika mengurusi urusan kesehatan umatnya. Rasulullah SAW bersabda :
Siapa saja diantara kalian yang berada di pagi hari sehat badannya aman jiwa jalan dan rumahnya dan memiliki makanan untuk hari itu maka seakan ia telah diberi dunia seisinya.(HR Bukhari dalam Adam al-mufrad Ibnu Majah).
Rasulullah SAW juga pernah mendapat hadiah seorang dokter dari Raja Mesir , kemudian dijadikan sebagai dokter yang melayani seluruh kaum muslimin. Perbuatan Rasulullah SAW demikian bukan hanya karena kebaikan secara personal namun bentuk tanggung jawab beliau sebagai kepala pemerintahan negara Islam. Perbuatan itu pun kemudian dilanjutkan oleh pemimpin negara Islam atau Khalifah setelah Rasulullah SAW yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab. Beliau menetapkan pembiayaan bagi para penderita lepra di syam dari Baitul mal.
Pada masa Khalifah ummayah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik membangun rumah sakit bagi pengobatan penderita lepra serta kebutaan. Semua tenaga medis digaji dari Baitul mal. Bahkan totalitas layanan kesehatan yang diberikan Khilafah kepada warga negara diakui oleh seorang orientalis barat. Yaitu Will Durant dalam bukunya The Story Of Civilization dalam bukunya beliau mengatakan "Islam menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya".
Contohnya Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama 3 abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarawan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.
Layanan kesehatan dalam Islam merupakan tanggung jawab penuh negara dalam penyelenggaraannya. Semua tanggung jawab tersebut mudah dilakukan negara Islam karena Khilafah memiliki sumber dana yang kokoh yaitu berasal dari Baitul mal, kepemilikan negara dan pos kepemilikan umum.
Alhasil layanan kesehatan dalam negara Islam bisa didapatkan secara gratis oleh semua warga negara baik muslim maupun kafir ini kaya atau miskin muda atau tua. Islam menjadikan layanaan kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab negara karena sehingga umat dapat mendapatkan layanan yang berkualitas, murah, mudah dan terjangkau. Wallahu'alam....
Penulis: Hasmiati, A.Md (Karyawan Swasta)
