SALAH SATU isu sentral yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Paser adalah mengurangi angka pengangguran. Untuk itu ada beberapa upaya yang dilakukan, termasuk melibatkan pihak swasta yang memiliki platform sama, yaitu memberikan keterampilan dan kompetensi kepada angkatan kerja hingga terbentuk pribadi yang siap pakai dan berdaya saing.
Bupati Paser dr Fahmi Fadli menyampaikan bahwa angka pengangguran tidak akan pernah bisa ditekan hingga nol, tetapi bisa dikurangi secara signifikan. Kerja sama dengan pihak swasta harus dipastikan bahwa calon tenaga kerja kita dibekali dengan pelatihan, pengembangan SDM dan pembelajaran yang intensif (sumber humas paserkab go. id 18/01/2024)
Kapitalisme Tumbuh Suburkan Pengangguran
Upaya pemerintah dengan menggandeng pihak ketiga berupa progam pelatihan-pelatihan tidaklah cukup karena keterbatasan orang yang ikut dan realisasi tenaga yang dipekerjakan masih sedikit dibanding jumlah penganggur. Selain itu dilatih hanya sebagai tenaga mekanik, satpam dan lain-lain yang statusnya sebagai buruh bagi para kapital.
Seharusnya negara berkewajiban menyediakan lapangan kerja bukan bekerja sama dengan pihak ketiga yang serapan kerjanya terbatas dan bersyarat sesuai standar perusahaan. Setidaknya ada tiga sebab pengangguran terus menjadi persoalan dalam sistem kapitalisme saat ini. Pertama, sistem ini fokus kepada keuntungan pemilik individu. Sebuah perusahaan akan terus menekan biaya produksi agar mencapai keuntungan yang maksimal, sedangkan biaya produksi yang paling mudah untuk ditekan adalah upah pekerja. Walhasil, upah rendah dan PHK disebut sebagai bentuk efisiensi perusahaan. Inilah yang akan makin mengurangi jumlah lowongan kerja.
Kedua, persaingan bebas antar perusahaan akan menciptakan kondisi “saling caplok”. Perusahaan yang memiliki modal besar akan mencaplok perusahaan kecil sehingga dunia usaha hanya dikuasai oleh segelintir orang. Pengusaha kecil yang perusahaannya diakuisisi, pada akhirnya akan mengantre untuk menjadi pekerja. Contohnya, fenomena bangkrutnya warung kelontong/tradisional di tengah menjamurnya pasar modern/supermarket. Modal besar yang dimiliki supermarket akan mampu menekan harga jual barang menjadi sangat murah. Berbeda dengan warung kelontong yang memiliki modal terbatas, tentu ia tidak akan bisa menjual barangnya dengan murah.
Konsumen yang memiliki pendapatan pas-pasan tentu akan mencari harga murah. Akhirnya, warung tersebut bangkrut dan pemiliknya mau tidak mau akan mengantre untuk menjadi pekerja. Inilah yang menjadikan jumlah pekerja makin tinggi.
Ketiga, negara abai. Sistem kapitalisme menyerahkan seluruh urusan umat kepada swasta termasuk lapangan pekerjaan. Walhasil, kebijakan untuk menyerap tenaga kerja fokus pada pertumbuhan satu perusahaan. Contohnya, saat pemulihan ekonomi pasca-Pandemi Covid-19, pemerintah lebih banyak menggelontorkan dana kepada perusahaan besar dengan alasan agar perusahaan tersebut mampu bertahan dan tidak mem-PHK karyawannya ketimbang menggelontorkan dana untuk rakyat yang butuh suntikan dana untuk modal usaha.
Jadi, ketika dikatakan rakyat sulit untuk menciptakan wirausaha, sejatinya karena iklim usahanya tidak mendukung. Rakyat dengan keterbatasan modalnya tentu akan kesulitan bersaing dengan perusahaan besar yang dengan mudah mengakses modal untuk menambah skala usahanya.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Dari sini, jelaslah bahwa yang menyebabkan kesenjangan makin parah antara jumlah pencari kerja dan tersedianya lowongan kerja adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini tidak menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam terpenuhinya kebutuhan rakyatnya.
Selain itu, sistem ini fokus pada pertumbuhan ekonomi dengan teori trickle down effect-nya. Akhirnya pemerintah fokus untuk memperbesar perusahaan agar lapangan pekerjaan terbuka lebar. Padahal, teori ini penuh manipulasi dan tidak akan pernah menjadi realitas. Ini karena perusahaan yang makin tinggi akan terus mengalirkan keuntungan melimpah kepada pemiliknya.
Sementara itu, percikan yang diharapkan kepada rakyat hanya sedikit dan tidak sebanding dengan mudarat yang ditimbulkannya. Mudaratnya bukan hanya berbicara lingkungan yang rusak karena kerakusan pemilik modal, tetapi juga terciptanya kemiskinan yang makin akut. Dari kemiskinan akan lahir persoalan lainnya, seperti kelaparan, kebodohan, hingga kriminalitas.
Islam Solusi Pengangguran
Dalam Islam mekanisme sosial ekonomi dilakukan oleh pemimpin negara melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran. Dalam bidang ekonomi, kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di dalam sektor riil, baik dalam pertanian, kehutanan, kelautan, dan tambang, maupun meningkatkan volume perdagangan.
Dalam sektor pertanian di samping intensifikasi, juga dilakukan ekstensifikasi, yaitu menambah luas area yang akan ditanami dan diserahkan kepada rakyat. Oleh karena itu, para petani yang tidak memiliki lahan atau modal, dapat mengerjakan lahan yang diberi oleh pemerintah.
Sebaliknya, negara dapat mengambil tanah yang telah ditelantarkan selama tiga tahun, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. ketika berada di Madinah. Dalam sektor industri pemimpin akan mengembangkan industri alat-alat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain.
Dalam sektor kelautan, kehutanan, serta pertambangan, pemimpin sebagai wakil umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum, dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Negara tidak menolerir sedikit pun berkembangnya sektor nonriil karena di samping diharamkan dalam Islam, juga menyebabkan beredarnya uang hanya di antara orang kaya serta tidak ada hubungannya dengan penyediaan lapangan kerja. Sebaliknya, menyebabkan perekonomian sangat labil.
Kemudian dalam iklim investasi dan usaha akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak. Juga, melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat.
Di sisi lain dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja sehingga kondisi ini akan menghilangkan persaingan tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Itulah mekanisme Islam dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara adil. Sistem ini akan terwujud jika diterapkan secara menyeluruh dalam sistem pemerintahan Islam. Wallahu'alam bishawab.
Penulis: Leha ( Pemerhati Sosial)
