Kritik dan Saran untuk Kapolda Aceh Baru: Wujudkan Aceh yang Lebih Meusyuhu

LINTAS ATJEH | JAKARTA - Pelantikan Kapolda Aceh baru, Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, Selasa, 19 Agustus 2025, di Mabes Polri, membawa harapan baru bagi masyarakat Aceh. Namun, pergantian pucuk pimpinan ini jangan hanya menjadi seremonial belaka, melainkan harus menjadi titik balik menghadirkan wajah kepolisian yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Selama ini, masyarakat masih menyimpan catatan kritis terhadap kinerja kepolisian di Aceh. Penegakan hukum kerap dipandang setengah hati, terutama dalam kasus-kasus narkotika, tambang ilegal, dan korupsi yang merajalela.

Berdasarkan data BNNP Aceh, pada semester I tahun 2025 saja, tercatat lebih dari 380 kasus narkoba dengan lebih dari 600 tersangka. Namun, sebagian besar yang tertangkap hanya kurir dan pemakai, sementara bandar besar dan jaringan internasional masih luput dari jeratan hukum. Hal serupa terjadi dalam kasus tambang ilegal di kawasan Aceh Barat. Menurut laporan WALHI Aceh, aktivitas tambang emas ilegal merusak sekitar 5.000 hektare hutan lindung dan mencemari sungai, tapi penindakan aparat cenderung lamban dan minim transparansi.

Dalam kasus korupsi, Aceh juga masih darurat. Laporan ICW menyebutkan, pada tahun 2024, Aceh termasuk dalam tiga besar daerah dengan jumlah kasus korupsi terbanyak di Sumatera. Namun, banyak laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana desa dan proyek infrastruktur mandek di meja penyelidikan.

"Yang sering tersentuh justru ‘ikan-ikan kecil’, sementara para aktor besar sering melenggang bebas tanpa jeratan hukum. Situasi ini menimbulkan jarak antara polisi dan rakyat, membuat kepercayaan publik belum sepenuhnya pulih," ujar Rivaldi, Ketua Umum HMI Komisariat FKIP USK, kepada awak media.

Kapolda Aceh yang baru harus mampu menghadirkan suasana meusyuhu di tanah Rencong ini. Rakyat Aceh ingin melihat polisi yang benar-benar berpihak pada kebenaran, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan mampu memulihkan kepercayaan publik. "Jangan sampai polisi hanya jadi 'penonton' bahkan 'aktor' di tengah ketidakadilan," tambah Rivaldi.

TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FKIP USK menitipkan beberapa catatan penting bagi Kapolda Aceh yang baru:

1. Polisi yang humanis dan dekat dengan rakyat. Polisi tidak boleh hadir hanya dengan seragam dan kekuasaan, tapi harus bisa duduk bersama rakyat kecil, mendengar keluh kesah mereka, dan menjadi sahabat masyarakat.

2. Perang total terhadap narkoba, perusakan lingkungan, dan korupsi.Jangan lagi ada istilah “tebang pilih”. Siapapun pelakunya, besar atau kecil, harus berani disentuh hukum.

3. Kolaborasi dengan ulama, tokoh adat, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Aceh punya kearifan lokal dan nilai-nilai Islam yang bisa menjadi fondasi harmoni sosial. Polisi harus merawat itu, bukan mengabaikannya.

4. Transparansi dan akuntabilitas.Setiap kasus hukum harus ditangani terbuka agar rakyat tidak lagi curiga ada “main belakang”.

5. Kembalikan jati diri polisi sebagai pengayom rakyat.Polisi bukan alat kekuasaan, melainkan pelindung masyarakat yang siap berdiri di garda depan ketika rakyat butuh rasa aman.

“Semoga dengan digantinya pucuk pimpinan kepolisian daerah Aceh, bisa membawa arah kepolisian di Aceh lebih baik dari sebelumnya. Apalagi dengan isu yang saya dengar, beliau (Kapolda Baru) adalah putra Aceh. Semoga ia bisa membawa kepolisian Aceh meusyuhu ke depannya, untuk membangun Aceh yang jauh lebih baik dan benar-benar mengayomi masyarakat,” tutup Rivaldi.[*/Red]