.jpg)
_page-0001.jpg){kind=tracking}
AKAN SELALU ADA ajakan kerusuhan dari para komprador, kaki tangan asing. Ada yang melakukannya dengan cara sangar, frontal, seperti yang dilakukan Kontras - berbalaskan siraman air keras - ada yang halus seperti antek Amnesty Internasional ini. Mereka masuk ke segala celah. Intinya sama saja, menciptakan keresahan, ketidak-stabilan, mendorong kerusuhan, dan kemudian investor global - majikan mereka - memanfaatkan negara yang oleng, untuk keuntungan mereka.
Geore Soros hanya membutuhkan beberapa miliar untuk menebarkan agitasi lewat londo ireng, lalu mendapatkan puluhan triliun dari krisis 1998 di Asia Tenggara. Dan kini dia mencoba mengulangi - berbekal pengalamannya mendapatkan Rp.28 triliun dari Black Wednesday di tahun 1992.
Di media sosial ada posting transfer jutaan dollar untuk NGO tertentu - yang berlanjut dengan kampanye anti pemerintahan Prabowo Subianto, mengkandaskan semua program pemerintah yang sedang berjalan.
Lanskap global hari ini, perang Timur Tengah, yang berdampak pada krisis ekonomi Asia, menjadi pintu masuk bagi berbagai kepentingan berkedok HAM (hak asasi manusia), demokrasi, dan reformasi sektor keamanan, militer dan kepolisian.
Program MBG dan Pendidikan Gratis sama pentingnya, namun kemudian dibenturkan. Seolah satu dengan yang lain berlawanan. Kita sama sama tahu, SDM berkualitas tidak bisa dibangun dengan pendidikan semata, ketika anak anak ke sekolah dengan perut kosong dan bayi bayi yang lahir 'stunting' dan anak anak tumbuh dengan kekekurangan gizi.
Korupsi perlu diperangi, baik di program MBG maupun pendidikan - juga program prioritas lainnya - tanpa menghapus satu dan memuliakan lainnya.
DUNIA tidak hitam-putih. Di satu sisi, ada kebutuhan riil untuk terus memperbaiki tata kelola negara, memberantas penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga akuntabilitas aparat.
Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa isu-isu tersebut juga kerap menjadi instrumen tekanan geopolitik, bahkan intervensi halus terhadap kedaulatan negara.
Di sinilah publik harus cerdas membedakan: mana kritik yang lahir dari kepedulian terhadap bangsa, dan mana yang berpotensi menjadi bagian dari orkestrasi yang lebih besar. Agenda global.
Ajakan “reformasi jilid dua” misalnya, secara konseptual tidak salah. Reformasi adalah proses yang tidak pernah selesai. Tetapi problemnya terletak pada konteks, 'timing', dan 'framing'.
Ketika seruan itu muncul di tengah situasi global yang penuh tekanan—krisis ekonomi, konflik geopolitik, perang pengaruh antara blok Barat dan Timur — maka wajar jika publik mempertanyakan: untuk siapa dan untuk tujuan apa dorongan ini diarahkan?
Indonesia hari ini bukan negara yang berdiri di ruang hampa. Ia berada di tengah tarik-menarik kepentingan global, dari rivalitas Amerika–China hingga perebutan sumber daya strategis. Dalam situasi seperti ini, stabilitas politik menjadi sangat krusial.
Bukan berarti kritik harus dibungkam, tetapi setiap dorongan perubahan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan nasional.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Apa yang akan kita dapat dengan menurunkan Presiden Prabowo di hari ini? Siapa pun presiden penggantinya akan menghadapi masalah bangsa yang sama.
Kita bisa belajar dari pengalaman negara lain. India, misalnya, menghadapi tekanan konstan dari berbagai lembaga internasional terkait isu demokrasi dan kebebasan sipil. Pemerintahnya merespons dengan pendekatan yang tegas: membuka ruang kritik domestik, tetapi menutup celah intervensi eksternal.
Sedangkan Nepal menunjukkan bagaimana instabilitas politik yang berkepanjangan dapat membuka ruang bagi pengaruh asing yang lebih dalam, sering kali dengan konsekuensi jangka panjang terhadap kedaulatan kebijakan.
Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan itu.
Yang lebih penting, publik jangan mudah terpukau oleh ajakan mengembalikan demokrasi dan HAM. Utamanya, waspadai gerakan pro-agenda asing.
Kita tidak anti demorkasi, tapi untuk membangun diperlukan stabilitas. Kita terus mengritik pengelolaan negara atas kecintaan pada NKRI, bukan pada demokrasi liberal ; setiap saat bernafsu menjatuhkan pemerintah yang tak disukai.
Warga yang waras harus menyeimbangkan keduanya: menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang koreksi.
Kewaspadaan kini diperlukan, terutama terhadap pola-pola mobilisasi yang menyasar kelompok muda dengan narasi yang tampak idealis, tetapi berpotensi diarahkan pada delegitimasi sistem secara keseluruhan - seperti yang diserukan kaki tangan Amnesty Internasional ini.
Sejarah menunjukkan bahwa gerakan sosial bisa dengan mudah bergeser dari kritik konstruktif menjadi alat disrupsi, jika tidak memiliki pijakan nasionalisme yang kuat.
Masyarakat perlu menguji secara kritis. Siapa yang berbicara? Apa rekam jejaknya? Dalam konteks apa pernyataan itu muncul? Dan yang paling penting: apa implikasinya bagi kepentingan nasional?
Kritik tetap penting. Bahkan mutlak. Tetapi kritik yang tidak disertai kesadaran geopolitik bisa menjadi bumerang.
Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan kewarasan kolektif. Bukan semata mata kecurigaan - tetapi juga bukan kepolosan. Lugu. Kita perlu menjaga agar ruang demokrasi tetap hidup, tanpa membiarkannya dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan masa depan bangsa.
Kedewasaan publik kita sedang diuji: mampu bersikap kritis tanpa menjadi alat, dan mampu bersikap nasionalis tanpa menjadi anti-kritik.
Penulis: Supriyanto Martosuwito (Seorang penulis, kolumnis, dan pengamat sosial-politik yang aktif menulis kolom opini di media daring)
