LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Taufik A. Rahim, kembali mengingatkan agar ruang akademik tidak dijadikan arena kepentingan politik praktis. Menurutnya, setiap institusi memiliki fungsi dan batas kewenangan yang harus dihormati demi menjaga kualitas demokrasi dan independensi lembaga pendidikan.
Ia menegaskan bahwa Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar memiliki ruang politik yang sah untuk mengurus dan membesarkan partainya. Namun, kepentingan politik praktis tidak seharusnya memengaruhi atau menyeret kampus sebagai ruang yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, objektivitas ilmiah, dan independensi akademik.
"Politik memang hadir dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, setiap tempat memiliki etika dan batasannya masing-masing. Arena politik adalah tempat berkompetisi gagasan dan kekuasaan, sedangkan kampus merupakan ruang lahirnya ilmu pengetahuan, riset, dan pemikiran kritis yang harus bebas dari tekanan politik praktis," ujarnya kepada media ini, Selasa (14/07/2026).
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Menurutnya, mencampuradukkan fungsi lembaga hanya akan menimbulkan kebingungan dan merusak tatanan yang sudah semestinya dijaga. Ia mengibaratkan bahwa setiap tempat memiliki perannya sendiri sehingga tidak patut semua urusan dicampur menjadi satu.
Terkait Aceh, Taufik juga mengingatkan agar setiap kebijakan dan pernyataan yang menyangkut kepentingan daerah menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia berharap semua pihak lebih mengedepankan dialog, penghormatan terhadap kewenangan daerah, dan kepentingan masyarakat Aceh daripada kepentingan politik jangka pendek.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elite politik untuk menjaga marwah dunia pendidikan serta tidak menjadikan kampus sebagai alat legitimasi politik praktis. Kampus harus tetap berdiri sebagai benteng ilmu pengetahuan, tempat melahirkan generasi kritis, independen, dan berintegritas bagi masa depan bangsa.[*/Red]
