Korwil Aceh BAKORNAS LEPPAMI PB HMI tersebut menyampaikan bahwa kerugian akibat tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) yang saat ini meresahkan masyarakat Aceh Selatan bila terus menerus dilakukan pembiaraan tanpa pengusutan dan penindakan maka akan menciptakan beragam efek jangka panjang yang merugikan masyarakat, daerah maupun negara.
"Kami mendesak Kapolres Aceh Selatan untuk mengusut dan menindak pelaku tambang tanpa izin atau ilegal ini untuk memutus cepat rantai kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas ini diantaranya adalah kerusakan lingkungan, mengganggu ruang hidup masyarakat, memicu konflik dan menciptakan kerugian ekonomi berupa merusak iklim investasi serta kerugian pada keuangan negara sebab tak miliki serapan terhadap pajak," tegas Tonicko Anggara.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Korwil Aceh BAKORNAS LEPPAMI PB HMI tersebut juga mengingatkan bahwasanya perintah pengusutan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan, Kamis (14/08/2026).
"Kami berharap seluruh instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengusutan dan penindakan terhadap pelaku aktivitas tambang ilegal ini selaras dengan apa diperintahkan oleh Presiden, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," pintanya.
"Kami kembali mengingatkan bahwa pada perintah pengusutan dan penindakan terhadap pelaku aktivitas tambang ilegal juga adalah perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan Kapolri. Oleh karenanya kami berharap seluruh instansi pemerintah yang miliki wewenang dapat selaras dengan perintah presiden tersebut, termasuk Polri," tutup Tonicko Anggara kepada media, Minggu (16/08/2026).[*/Red]
