Selamat HUT LintasAtjeh.com Yang Ke - 3 , Semoga Tetap Berintegritas dan Selalu Terdepan. By : Wilson Lalengke (Ketua DPN PPWI), Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng (Ketua DPD PPWI Aceh), M. Effendi, SE (Pimred Beritalima.com), Adin (Pimred Indonesiamediacenter.com), Mukhtaruddin Pakeh, SE (Pimred Bongkarnews.com), Ihsan Yusnadi, S.Kom (Pimred Acehselatan.com), Zahrul, SH (Pimred Atjehlink.com), Said Zahirsyah (Pimred Atjehupdate.com), Edi Safaruddin, SH (Pimred Globalaceh.com), Agus Salim (Pimred Radaraceh.com), Umar Effendy (Pimred Atjehnet.com), Syaiful Anshori, A. Md, Kom (Pimred Koinrakyat.com), Irsye (Wartawan Kabarpapua.com), Anwar Risyen (Ketua DPC PPWI Aceh Utara), Eka Sahputra, SE (Ketua DPC PPWI Langsa), dr. Zulfikry, MKES (Ketua DPC PPWI Aceh Timur), Masridha, ST (Ketua DPC PPWI Aceh Selatan), Rahmat Hidayat (PPWI Aceh Barat), Yenni Muezza (PPWI Jakarta), Muzer (Wartawan Prosekutor), Azhar (Pimred Statusaceh.net, BAPANASNews), Cahyo Nugroho (DPC PPWI Tegal), Johan Yaas (Dewan Penasehat DPC PPWI Sarmi, Ketua Dewan Adat Sarmi), Max F. Werinnussa, SH (Ketua DPC PPWI Sarmi), Dara Ayuwi (PPWI Aceh), Ainuddin Chalik (CEO-Founder Keluargapedia.com), Zaki Fansurya (PPWI Padang), Sayed Zainal, M.SH (Direktur Eksekutif LembAHtari), Nasruddin (Ketua FPRM Aceh), Mustafa Kamal (Ketua LSM GEMPUR), Bambang Herman, SH (Ketua DPW PAKAR Aceh Tamiang),Sayed Mahdi, M.Si, MMA (Pimpinan Umum TamiangNews), Roby G Sinaga (Ka Biro SKN Bidik Kasus Langsa-Aceh Timur), Rafiq (Ketua LSM PANGLIMA),Sufainy Syekhy (Ketua Acheness Australia Association), Jermia Budi Susetya (PPWI Semarang), MarsonoRh (KompasTV Engineering) Denni France (PPWI Pekanbaru), Nova Indra (PPWI Padang Panjang), Dliyauddin (Pimred Kalimantanpers.com), Dedy Djumhana (Pimred Pantauterkini.com), Abdullah Matyah (Ketua LSM LCO) .

YARA Minta Pemerintah Bubarkan KKR Aceh

IST
BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Pemerintah Aceh membubarkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sampai disahkannya UU KKR. Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh itu sendiri bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA).

"Kami mengingatkan kembali kepada Pemerintah Aceh bahwa pembentukan KKR untuk Aceh landasannya jelas dengan diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah  Aceh, Pasal 229 ayat (1) untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan undang-undang ini  dibentuk Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh. Ayat (3) Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh bekerja  berdasarkan peraturan  perundang-undangan, dan ayat (4) Dalam  menyelesaikan kasus  pelanggaran HAM di Aceh," demikian kata Safaruddin, SH, kepada LintasAtjeh.com, Jum'at (05/05/2017), dalam rlilisnya.

Kata Safaruddin, KKR dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup di dalam masyarakat. Dari penjelasan ayat pasal 229 ayat (3) yang dimaksud dengan peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan  ini adalah ketentuan di dalam UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR (telah dicabut oleh  Mahkamah konstitusi melalui keputusan  Perkara Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006), dengan dicabutnya UU KKR tersebut maka Aceh telah kehilangan payung hukumnya dalam membentuk KKR di Aceh.

Kemudian, lanjut dia, payung hukum terhadap KKR Aceh merupakan syarat penting, jika tidak ada payung hukumnya bagaimana landasan untuk pengaanggarannya dan kinerjanya, tentu akan menimbulkan permasalahan hukum lainnya di kemudian hari, kecuali ketentuan penjelasan dalam pasal 229 ayat (3) tersebut dihapus atau diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami pada saat akan dibentuknya KKR di Aceh telah menyampaikan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA agar memperhatikan landasan hukum dalam menyusun Qanun KKR Aceh, namun tidak ditanggapi. Jika sudah seperti ini maka akan timbul masalah lagi terhadap kelembagaan KKR Aceh, bagaimana KKR Aceh mau mengurusi tentang pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi konflik di Aceh, jika lembaganya sendiri tidak ada payung hukum yang kuat," jelasnya.

Untuk itu, dijelaskannya, kami mendesak kepada Pemerintah Pusat ataupun pemerintah Aceh agar membubarkan KKR Aceh dan membentuk kembali setelah disahkannya UU KKR, kami pun akan melakukan kajian untuk me-judicial review Qanun No 17 Tahun 2013 tersebut ke Mahkamah Agung karena qanun tersebut bertentangan dengan UU.

"Dan untuk hal terkait dengan pemenuhan hak korban konflik Pemerintah Aceh dapat mengoptimalkan lembaga Badan Reintegrasi Aceh sambil menunggu terbentuk nya KKR Aceh yang konstitusional," tegasnya.[Rls]

Baca Juga



close
Banner iklan disini