Lintasatjeh.com - Personil kepolisian resort (Polres) Aceh Utara tidak tidak cukup personil untuk pengaman pemilu, banyak tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum ini kekosongan pengawas atau PAM TPS.
Kekosongan ini menyusutkan perhatian partai politik setempat, terutama partai lokal PNA (Partai Nasional Aceh) yang diyakini akan mendapatkan banyak suara dari masyarakat setempat. Namun, dengan kekosongan tersebut PNA menuding telah terjadinya pemaksaan hak pilih masyarakat oleh salah satu parti lokal terkuat di Aceh, Partai Aceh.
"TPS kosong, Polisi tidak mengawasi jalannya pemilu. Ini menyebabkan pemilih setempat diarahkan untuk mencoblos PA," kata Anwar H Yusuf kepada wartawan, di rumahnya Rabu (09/04).
Anwar selaku caleg PNA mengatakan, para saksi TPSnya melaporkan beberapa intimidasi pemilu oleh PA, antaranya masyarakat diarahkan untuk mencoblos PA dan menguasai lapangan yakni TPS, PA yang menempati setiap TPS di daerah pemilihan 6 Aceh Utara ini menunjuk pemilih apa yang harus dipilih.
"Pemilu kali ini tidak benar, kenapa bisa mereka mengusai TPS dan menggiring masyarakat untuk memilih siapa yang mereka hendaki," ujar kesal Anwar H Yusuf.
Mereka juga menganggap pemerintah bersama pengawas pemilu, Komisi Independen Pemilihan (KIP juga aparat keamanan tidak merespek pemilu damai. Banyak TPS di beberapa kecamatan di Aceh Utara tidak memiliki pengamanan pihak kepolisian.
Kapolres Aceh Utara, AKBP Gatot Sujono SIK kepada wartawan membenarkan tidak semua TPS di jaga oleh pihak kepolisian dengan alasan personil yang dilibatkan dalam pengawasan pemilu lebih sedikit dari jumlah TPS yang ada.
"Personil Polres dengan TPS tidak sebanding. Yang melibatan anggota polisi 334 anggota saja, sementara banyaknya TPS di Aceh Utara mencapai 726 dibawah wilayah hukum Mapolres Aceh Utara,"kata Kapolres Aceh Utara. "Satu personil kita mengamankan 3 sampai 4 TPS," tambahnya.
Laporan wartawan Efendi Noerdin
