JAKARTA - Pengangkatan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai
Wakapolri merupakan titik kompromi paling aman secara politik, termasuk
mengurangi rasa malu BG lantaran pernah berstatus tersangka korupsi oleh KPK.
Demikian
dikatakan mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida, Rabu
(22/4).
"Kita
tahu kalau BG adalah figur kuat yang ditopang oleh Ketua Umum PDIP,
Megawati Soekarnoputri dan dianggap sebagai figur pemersatu antara kubu KIH dan
KMP di DPR," kata La Ode Ida.
Sehingga,
dia menambahkan ketika Presiden Jokowi tak jadi melantiknya, maka sangat
dikesankan berhadapan dengan pihak Megawati dan parlemen sekaligus.
Singkatnya, pihak Megawati secara khusus dikesankan sangat marah terhadap
Jokowi atas tak dilantiknya BG it.
"Namun
Jokowi sendiri agaknya tak mau ambil risiko mengingat BG dianggap sebagai figur
kontroversial akibat bermasalah secara hukum dari KPK," ujarnya.
Apalagi
menurut La Ode Ida, tim 9 bentukan Presiden Jokowi sangat berperan terutama
Syafie Maarif dan Jimly Ashiddiqie sangat berperan dengan menunjukkan
sikap ketidaksetujuannya terhadap BG.
Bahkan
di hari-hari terakhir sebelum pelantikan BG sebagai Wakapolri, Buya Syafii dan
Jimly secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya kalau BG jadi
Wakapolri. Namun aspirasi dari kedua tokoh itu agakya tak berpengaruh sama
sekali.
Dengan
telah dilantilknya Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan BG sebagai Wakapolri,
menurut La Ode Ida, tugas seluruh pihak di republik ini adalah memastikan
Polri di bawah duet dua jenderal itu harus high perform, berkinerja tinggi,
bekerja scara profesional untuk bangsa ini.
Pada
saat yang sama, tegasnya, pihak KPK tak boleh mandul untuk mengusut
figur-figur Polri bermasalah. Dan jika menemukan cukup bukti, hukumnya wajib
untuk memproses siapapun dia.
Data
tentang kepemilikan rekening gendut dari KPK tegasnya sendiri tak boleh
didiamkan atau ditengelamkan, harus terus dibuka ke publik dan juga diproses
scara hukum.
"Namun
demikian, harus diingat kalau kerja hukum yang profesional tak
boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik seperti perrnah dikesankan oleh
Abraham Samad dkk ketika mentersangkakan BG di saat sudah disetujui oleh DPR
melalui fit and proper test," kata La Ode Ida.[rmol]
