BANDA ACEH - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Bireuen (PB-HIMABIR) Zulkarnaini Gandapura mengatakan, membludaknya Pegawai Negeri sipil (PNS) yang mencapai 9.517 orang ditambah lagi dengan tenaga bakti dan magang sejak tahun 2006 mencapai 6000- an orang, sangat menguras anggaran APBK Bireuen, belum lagi ditambah dengan CPNS honorer K-2 yang juga mencapai ratusan, sejatinya anggaran yang di alokasikan untuk para tenaga kontrak tersebut bisa di alokasikan untuk pembangunan lainya serta untuk memenuhi kebutuhan dari sektor pendidikan.
"Pemerintah harus bertanggung jawab, APBK bireuen bukan untuk foya - foya, masih banyak pembangunan lain yang perlu di pacu," ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2015.
Disamping itu, kepada sejumlah pemangku kebijakan di Bireuen, kedepan segera menyetop penerimaan tenaga honorer, tenaga kontrak dan tenaga magang, sektor lapangan kerja seharusnya yang perlu di perbanyak.
"Bappeda Bireuen seharusnya dari dulu bisa menyetop dan atau lebih menghemat anggaran ketika para SKPK Bireuen mengajukan flat fon anggaran ke Bappeda Bireuen," tambahnya.
Berikut juga dengan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Bireuen, agar lebih serius lagi dalam mengawasi setiap anggaran yang di ajukan oleh pejabat eksekutif Bireuen.
"Lebih di perketat lagi fungsi pengawasan DPRK Bireuen," katanya, kepada lintasatjeh.com, Rabu (5/8/2015).
Kedapan saranya, pemerintah Bireuen lebih memfokus pembangunan sektor lapangan kerja agar terjawab semua kebutuhan generasi Bireuen.
"Bukan merekrut tenaga kontrak dan honorer sebanyak - banyak nya, akan tetapi, coba dirikan perusahaan atau pabrik yang dapat menyerap tenaga kerja, saya pikir ini jauh lebih optimal," sarannya.
Ketua Umum PB-Himabir ini juga meminta agar secepat mungkin pemerintah Bireuen mengevaluasi kinerja para tenaga kontrak, tenaga honorer dan tenaga magang, jika memang diantara mereka tidak layak di pertahankan, silakan di cari jalan keluar.[rls/pin]
