![]() |
| Sekjen Humanika, Sya'roni. Foto: IST |
JAKARTA - Bagaikan Pendekar Dewa Mabuk, itulah perumpaan yang
pas buat Menteri ESDM Sudirman Said melabrak pihak-pihak yang dianggapnya
pencari rente. Imbasnya, kata Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, Ketua DPR Setya Novanto menjadi korbannya karena dianggap
meminta saham kepada PT Freeport dengan mencatut nama Presiden dan Wakil
Presiden.
Namun,
Sya'roni mempertanyakan apakah kebijakan Sudirman Said sudah menguntungkan
rakyat Indonesia? Sebagai preview, kebijakan yang sudah dilakukan Sudirman Said
misalnya membubarkan Petral dan menghidupkan kembali ISC, dua kali mengizinkan
Freeport mengekspor kondensat meskipun belum membangun smelter, dan mempercepat
pembahasan perpanjangan kontrak kepada Freeport padahal semestinya baru dibahas
pada 2019.
Cerita
kemudian, ujar Sya'roni, munculah seorang menteri secara heroik melaporkan
anggota DPR ke MKD dengan membawa transkrip dan kemudian disusul dengan membawa
rekaman.
Dari
cerita tersebut, apakah berimbas kepada rakyat? Rakyat tidak dapat apa-apa.
Seperti halnya dalam kasus pembubaran Petral dimana Sudirman Said mengatakan
dengan ISC diharapkan Pertamina mendapatkan harga minyak yang terbaik.
Kenyataannya, meskipun harga minyak dunia terus menurun, rakyat masih dipaksa
menerima harga yang BBM yang tinggi.
"Jadi,
hingga sekarang rakyat belum menikmati hasil kinerja Sudirman Said. Karena
Sudirman Said bisanya hanya memproduksi hal-hal yang sifatnya bombastis. Namun
gagal memberikan efek kesejahteraan kepada rakyat," ujar Sya'roni kepada lintasatjeh.com, Kamis (19/11/2015).
Bahkan,
bisa jadi manuvernya membeberkan pertemuan Setya Novanto dengan petinggi
Freeport lebih didasari perasaan ketakutan "lahannya" diserobot
orang. Bukan untuk membela kepentingan bangsa Indonesia sebagaimana yang
digembar-gemborkannya selama ini.
Kalau
mau dianggap pahlawan, Sudirman Said semestinya membuka poin-poin negosiasi
dengan Freeport. Sejauhmana negosiasinya itu akan menguntungkan rakyat. Kalau
serba tertutup begini dikhawatirkan akan terjadi deal-deal tertentu yang tidak
menguntungkan rakyat Indonesia.[pin]

