Ini Kata Humanika Soal Kocok Ulang Pimpinan DPR

Sekjen Humanika, Sya'roni. Foto: IST

JAKARTA - Dorongan sebagian publik untuk diadakan kocok ulang pimpinan DPR setelah terkuaknya skandal permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia patut ditelaah secara seksama. Pasalnya bila dilakukan kocok ulang maka posisi seluruh unsur pimpinan bisa berubah total.

Demikian dikatakan Sekretaris Jendral Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, kepada lintasatjeh.com, Jum'at (20/11/2015).

Padahal, Sya'roni melanjutkan, saat ini yang menjadi sorotan hanyalah Setya Novanto selaku Ketua DPR yang diduga mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. Itupun sifatnya baru sekedar dugaan, belum memasuki ranah hukum.

Bila dilakukan kocok ulang, akibatnya tidak hanya posisi Ketua DPR saja yang berubah. Konfigurasi empat wakil pimpinan juga pasti berubah. Ini tentu dalam perspektif empat unsur pimpinan lainnya tidak memenuhi unsur keadilan.

Padahal, bila patokannya hanya laporan ke MKD yang dijadikan dasar kocok ulang, maka posisi pimpinan MPR juga harusnya dikocok ulang juga. Karena Ketua MPR Zulkifli Hasan juga dilaporkan ke MKD oleh sejumlah aktivis atas kasus pidato di hadapan pengusaha China.

Ketua MPR Zulkifli Hasan dianggap melanggar etika karena berupaya menarik investor asing yang mana tugas tersebut menjadi wewenang eksekutif. Yang Kedua, dalam usaha menarik investor, Zulkifli Hasan menyatakan akan menggelar karpet merah kepada pengusaha China.

"Kata-kata ini dianggap merendahkan bangsa Indonesia," ujarnya.

Bila hanya berdasarkan laporan ke MKD, kemudian mencuat semangat untuk kocok ulang pimpinan DPR, maka semangat yang sama semestinya juga diberlakukan untuk pimpinan MPR juga.[pin]