Milad GAM, Ratusan Anak Yatim Dapat Berkah

LHOKSUKON - Komite Peralihan Aceh Partai Aceh (KPA/PA) Sagoe Raja Sabi, bersama Ketua DPRK dan Anggota DPRK Aceh Utara menyantuni ratusan anak yatim/piatu dalam rangka Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke 39 yang berlangsung di Makam Syuhada, Banta Saidi Desa Buket Batee Badan Wilayah Pasee, Kecamatan Tanah Jambo Aye Jum'at (04/12/2015).

Santunan diberikan usai dzikir dan doa bersama. Para masyarakat pun larut dalam suasana yang penuh haru itu. Bahkan sebagian ada yang menangis karena mengingat betapa beratnya perjuangan para Syuhada ketika Aceh dilanda konflik.

Santunan itu diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A. Jalil, SE atau Ayah Wa. Kemudian disusul anggota DPRK Komisi D, Ismail A Rahman atau akrap disapa Linud, Panglima Sagoe Raja Sabi, Muhammad Nasir atau Manok Nek, dan Keuangan Sagoe, Otman atau Ayah Ot.

Ayah mengatakan, santunan semacam itu bukan hal yang asing diberikan bagi Yatim Piatu di kawasan tersebut, apalagi menjelang hari sakral Milad ini. "Kita bukan hendak mengumbarkan kebaikan, hanya saja ini sudah tanggung jawab bersama," kata Ayah Ot.

Ia menambahkan, tidak sedikit yatim piatu yang hadir merupakan anak syuhada yang orang tuanya syahid di saat konflik Aceh. Penyerahan santunan tersebut juga merupakan kerja sama KPA PA dan Ayah Wa juga anggotanya Linud.

Pada kesempatan itu pula turut disaksikan oleh Camat Tanah Jambo Aye, Dayan Albar S. Sos, tokoh Agama, ratusan masyarakat umum yang hadir dan tentunya para Eks Kombatan GAM dan juga tokoh KPA, serta simpatisan Partai Aceh.

Kegiatan Milad itu, direncanakan, akan dilanjutkan Jum'at malam nanti dengan rangkaian kegiatan doa bersama yang dilaksanakan secara massal di setiap Masjid dan Meunasah (Surau) desa.

Disamping itu, Ayah Wa mengatakan, bahwa mengenai kondisi politik di Aceh, para delegasi Aceh konsisten menyukseskan implentasi MoU Helsinky yakni butir-butir damai Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia.

"Kami dari ketua DPRK di 23 Kabupaten/Kota di Aceh telah sepakat, jika dalam tahun 2016 mendatang ini realisasi UUPA tidak selesai, maka kami selaku delegasi Aceh akan mengembalikan stempel legeslatif ke DPRA," ungkapnya jelas.

Tokoh eks kombatan GAM ini mendesak Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan UUPA sebagai turunan dari butir kesepakatan dama Aceh, MoU. Ia menyebutkan, kondisi terancam terpuruk jika pemerintah pusat belum menyukseskan implementasi Momerandum of Understanding ke tangan Rakyat Aceh.

"Pemerintah pusat, jangan menanti bara kembali jadi api, apa lagi harus meniup-niupi seperti ekses provokatorime yang menjamur di Aceh saat ini. Yang justru melakukan misi merusak kenyaman dan kestabilan kondisi masyarakat," pintanya. [red]