-->








PT Freeport Merampok Harta dan Merusak Bumi Papua!

09 Desember, 2015, 17.16 WIB Last Updated 2015-12-09T10:17:00Z
IST
JAKARTA - Perekonomian dunia saat ini seperti dikendalikan korporasi. Mereka memainkan skenario untuk menguasai sumber-sumber daya alam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

‎Begitu dikatakan Koordinator Pusat Front Nasionalisasi Freeport (FNF), Ide Bagus Arief‎ dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu (9/12).

‎Hal yang sama diutarakannya ‎saat berunjukrasa di depan kantor Freeport, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin (Selasa, 7/12).‎

Dia menduga, fenomena tersebut terjadi di Indonesia dengan adanya Freeport. Pemerintah, kata dia, tidak berdaya dengan keinginan Freeport untuk memperpanjang kontrak.‎

"Situasi negara kita sekarang mundur kembali pada masa penjajahan. Terbukti dengan adanya intervensi dari modal asing. Negara kita sekarang sudah sepenuhnya dikolonisasi (oleh Freeport)," kata Ide.

‎Dia menjelaskan, eksploitasi emas oleh Freeport di tanah Papua sejak tahun 1967 lampau hanya memberi segelintir keuntungan saja bagi rakyat Papua khususnya dan rakyat Indonesia.

"Sudah 48 tahun PT Freeport Indonesia merampok harta dan merusak bumi Papua. Dari total produksi PT Freeport Indonesia, Indonesia hanya mendapatkan keuntungan dari kepemilikan saham 9 persen dan royalti sebesar 1 persen," ujar dia.‎

Ide tegaskan, pertambangan emas dan tembaga Freeport jelas tidak memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Papua. ‎"Justru Provinsi Papua menjadi provinsi yang miskin dan terbelakang," katanya.

Soal aparat, Ide jelaskan, ‎keberadaannya hanya menguntungkan kepentingan Freeport, bukan masyarakat Papua.

‎"Militer di sana menjaga beroperasinya tambang emas dan tembaga yang dilakukan Freeport atas tanah Papua," demikian Ide.

Dalam kesempatan itu, elemen gerakan pemuda dan mahasiswa yang terdiri aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia dan beberapa aliansi mahasiswa se-Jakarta menggulirkan isu nasionalisasi Freeport di tengah kisruh politik Mahkamah Kehormatan Dewan. [RMOL]‎
Komentar

Tampilkan

Terkini