JANTHO - Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Aceh Besar masih belum menemukan cara yang efektif untuk mengatasi
problem sosial terkait dengan bermunculan pengemis di warung-warung kopi,
gelandangan di jalan raya dan orang gila.
Sampai saat ini, pengemis masih saja ditemui di berbagai titik di Kota Jantho, pasar Lambaro Ingin Jaya dan pasar Ketapang Darul Imarah. Wajah mereka hampir tidak berubah. Beberapa pengemis diketahui sudah sering terkena razia di Kota Banda Aceh, tetapi mereka kembali beroperasi di sejumlah jalan dan sekarang merebak di Aceh Besar.
Hal ini diungkapkan mantan anggota DPRK Aceh Besar, Hamidi Usman kepada lintasatjeh.com, Selasa (5/4/2016), di Darul Imarah. Hamidi mengatakan, persoalan pengemis dan orang gila memang menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, termasuk pemerintah daerah setempat.
"Munculnya pengemis, akibat dari adanya masyarakat yang kurang sejahtera. Dari sini, pemerintah atau dinas terkait harus bertanggung jawab dengan membina, membekali keterampilan dan dilanjutkan dengan menyalurkan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu," kata Hamidi.
“Jika sudah dibina dan diberi pekerjaan, tetapi mereka kembali lagi ke jalan untuk meminta-minta, maka dinas terkait bisa menangkap dan menertibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.[Dw].
Sampai saat ini, pengemis masih saja ditemui di berbagai titik di Kota Jantho, pasar Lambaro Ingin Jaya dan pasar Ketapang Darul Imarah. Wajah mereka hampir tidak berubah. Beberapa pengemis diketahui sudah sering terkena razia di Kota Banda Aceh, tetapi mereka kembali beroperasi di sejumlah jalan dan sekarang merebak di Aceh Besar.
Hal ini diungkapkan mantan anggota DPRK Aceh Besar, Hamidi Usman kepada lintasatjeh.com, Selasa (5/4/2016), di Darul Imarah. Hamidi mengatakan, persoalan pengemis dan orang gila memang menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, termasuk pemerintah daerah setempat.
"Munculnya pengemis, akibat dari adanya masyarakat yang kurang sejahtera. Dari sini, pemerintah atau dinas terkait harus bertanggung jawab dengan membina, membekali keterampilan dan dilanjutkan dengan menyalurkan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu," kata Hamidi.
“Jika sudah dibina dan diberi pekerjaan, tetapi mereka kembali lagi ke jalan untuk meminta-minta, maka dinas terkait bisa menangkap dan menertibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.[Dw].
