PBB Dinilai Tak Serius dengan Kerjasama Selatan-Selatan

IST

NEW YORK - Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri di Markas PBB di New Yorkk, Esti Handayani, pada pertemuan sesi ke-19 High-level Committee on South-South Cooperation, 16-19 Mei 2016, mendesak PBB memperkuat manfaat Kerjasama Selatan-Selatan untuk Indonesia dan negaara-negara berkembang lainnya.

Pada pertemuan ini, ia juga menyuarakan pentingnya penguatan dukungan multilateral terhadap KSS melalui rencana aksi yang terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals, dengan meningkatkan peran badan-badan khusus PBB yang terkait dengan KSS, dan melalui peningkatan upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan negara-negara berkembang.

Selain melalui partisipasi aktif dalam pertemuan, Indonesia juga bertindak selaku anggota Biro High-level Committee on South-South Cooperation.

Sementara itu, Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap RI untuk PBB, menambahkan bahwa di ranah domestik, Indonesia telah mengintegrasikan Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai salah satu sarana strategis dalam mencapai tujuan pembangunannya, termasuk dalam RPJMN 2015-2019.

"Di arena internasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif menghidupkan KSS, pada level bilateral, regional, dan multilateral. Komitmen KSS Indonesia telah dimulai sejak penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang telah melahirkan Gerakan Non-Blok," tambah Dubes Djani.

Indonesia telah melakukan lebih dari 400 program antara tahun 2000-2015 yang melibatkan ribuan peserta dari negara berkembang dan mencakup pelatihan, beasiswa, pengiriman ahli, dan berbagi teknologi.

Melalui KSS, Indonesia menekankan pentingnya peningkatan kerja sama dan solidaritas antara negara berkembang untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan secara maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi. [Jaringnews]