Aktivis LMND Kota Lhokseumawe Dorong Berdirinya Koperasi Pertanian

ACEH UTARA - Aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Konferensi-Kota Lhokseumawe, Maimun Sanjaya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memfasilitasi berdirinya koperasi pertanian di kawasan sentra pertanian di Aceh Utara.

Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi di sektor pertanian butuh keseriusan dan fokus Pemkab Aceh Utara sebab kurang lebih 80 persen penduduk Aceh Utara adalah petani dan mempunyai lahan yang cukup memadai. Hanya saja perputaran uang hasil produksi masih minim dirasakan oleh petani itu sendiri, hal ini disebabkan karena ketiadaan koperasi di sentra pertanian.

"Kita mendorong pemerintah Aceh Utara untuk dapat memfasilitasi berdirinya koperasi di kawasan sentra pertanian guna mendongkrak ekonomi kerakyatan karena dominannya penduduk Aceh Utara adalah petani," ujar Maimun kepada LintasAtjeh.com, Minggu (3/7/2016).

Selama ini kita menilai Aceh Utara sebagai salah satu daerah lumbung padi di Aceh karena hasil produksi padi mencapai ribuan ton tiap tahunnya. Dari hasil yang begitu besar namun pihak petani tidak bisa menerima manfaat yang begitu besar.

Hal ini dikarenakan setiap kali musim panen padi-padi petani langsung ditampung oleh tengkulak, karena tidak adanya lembaga koperasi yang dapat membantu perekonomian petani. Para tengkulak-tengkulak tersebut bukan tidak mungkin melakukan praktik permainan harga beli dari petani sehingga petani merasakan hal yang tidak sewajarnya.

"Oleh karena itu, kita meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk dapat memfasilitasi berdirinya koperasi di kawasan sentra pertanian Aceh Utara. Semua petani nantinya dimasukkan dalam keanggotaan dan dipantau langsung oleh dinas terkait," kata Ketua Kajian & Bacaan LMND Maimun Sanjaya.

Dengan adanya koperasi, lanjut mahasiswa pertanian Unimal ini, nantinya dapat memberikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi petani seperti kurangnya pasokan pupuk bersubsidi dan penyediaan sarana produksi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Sejauh ini kita melihat yang menikmati dan meraup keuntungan besar dari hasil pertanian adalah para tengkulak-tengkulak pengumpul gabah, belum lagi masalah pupuk bersubsidi yang tiap tahunnya bermasalah karena adanya kelangkaan. Padahal Aceh Utara merupakan produsen pupuk yaitu PT. PIM. Seperti kejadian tahun lalu Aceh Utara kekurangan pupuk sekitar 8000 ton di tahun 2015 dan harganya jauh melambung dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Makanya petani kita terus-terusan begini, ini menjadi masalah besar jika pemkab hanya menyusun program diatas meja tanpa tindakan nyata di sektor pertanian. Walaupun hasil produksi tinggi namun tingkat kesejahteraan petani belum memadai karena semuanya diambil oleh lembaga-lembaga perorangan. Kita tunggu saja gebrakan disisa akhir jabatan cek mad," pungkas Maimun yang akrab dipanggil panglima.[Rj]