![]() |
| IST |
JAKARTA - Ada yang
terlewatkan dari perhatian aparat keamanan dalam persiapan pengamanan
menghadapi perayaan hari raya Idul Fitri 2016/1437 H. Ternyata ancaman gangguan
intoleransi tidak menjadi salah satu fokus perhatian aparat.
Dalam sambutannya pada
saat memimpin apel gelar pasukan operasi Ramadniya 2016 yang digelar di Lapangan
Ditlantas Polda Metro Jaya, Kamis (30/6/2016), Kapolri Jenderal Badrodin Haiti
sama sekali tidak menyinggung masalah ancaman yang berbau intoleransi.
“Padahal setahun yang
lalu, terjadi insiden Tolikara, dimana pelaksanaan sholat Idul Fitri di
Tolikara Papua dibubarkan oleh penganut agama tertentu. Bahkan masjid tempat
pelaksanaan sholat Idul Fitri dibakar massa,” kata Sya’roni selaku Sekretaris
Jenderal HUMANIKA, kepada LintasAtjeh.com melalui siaran persnya, Jum’at
(01/7/2016).
Menurutnya, peristiwa
tersebut bisa terjadi karena aparat gagal melakukan antisipasi. Oleh karena
itu, diharapkan insiden Tolikara dapat dijadikan pelajaran penting agar
peristiwa serupa tidak terulang kembali.
“Aparat keamanan sudah
seharusnya memasukkan ancaman intoleransi sebagai salah satu prioritas
pengamanan. Ketiadaan penyebutan ancaman intoleransi dalam sambutan Kapolri
mudah-mudahan hanyalah kealpaan redaksi semata. Bukan merupakan kesengajaan
untuk melupakan kasus tersebut,” tandas dia.
Presiden Jokowi juga harus
memberi perhatian terhadap adanya gangguan yang berbau intoleransi. Karena
hanya di era Jokowi lah telah terjadi peristiwa pembubaran sholat Idul Fitri
yang diikuti pembakaran masjid. Kasus tersebut selamanya akan tercetak sebagai
noda hitam dalam sejarah kepemimpinan Jokowi.
“Oleh karena itu Presiden
Jokowi harus menginstruksikan kepada aparat terkait untuk memberikan perhatian
khusus terhadap adanya potensi gangguan intoleransi. Kalau perlu Presiden
Jokowi melaksanakan sholat Idul Fitri di daerah yang dianggap rawan terjadinya
gangguan intoleransi,” demikian harap Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat
Untuk Kemanusiaan dan Keadilan.[Rls]



.jpg)





