BANDA ACEH - Dinas Pendidikan Aceh menyatakan siap mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia, terkait program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin, S.Pd, M.Pd, menyampaikan hal ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas lulusan dan penyerapannya melalui dunia kerja.
"Di Aceh belum ada yang menerapkan program pendidikan 4 tahun. Tetapi daerah-daerah lain sudah menerapkannya. Saya mengizinkan apabila ada sekolah yang mengajukan program tersebut, saya akan mendukungnya serta akan kita fasilitasi," ujar Kepala Dinas Pendidikan Aceh ini saat membuka Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam rangka revitalisasi SMK, Senin (26/11/2018) malam, di Banda Aceh.
Kegiatan ini menghadirkan para Kepala SMK se-Aceh, unsur Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten/Kota. Dalam kesempatan ini, Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus (BKK) diikuti sebanyak 400 orang peserta.
Ia mengatakan, jika hal itu terwujud, maka akan menjadi model atau pilot project untuk provinsi Aceh. Ia mencontohkan, pada tahun 2014, ia pernah berkunjung ke SMKN 7 Semarang.
"Disana (SMKN 7 Semarang) sudah menerapkan program pendidikan 4 tahun sejak tahun 2014. Program pendidikan 4 tahun ini dimaksudkan 3 tahun tamat dan 1 tahun khusus untuk membina, meningkatkan, memperdalam ketrampilan atau bidang kompetensi yang dipilih," ucapnya.
Dengan demikian, lulusan SMK tersebut benar-benar siap untuk terjun ke dunia usaha atau dunia industri. Sebab, sekolah kejuruan merupakan bagian program pemerintah di bidang pendidikan dan salah satu nawacita presiden RI.
"Isu pendidikan nasional ada dua yaitu revitalisasi SMK dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Secara umum, SMK tidak bertujuan untuk lulusannya ke pendidikan tinggi, namun karena berbagai pertimbangan di SMK itu juga dibutuhkan kemampuan intelektual peserta didik agar lahirnya tenaga ahli pada bidangnya, maka 30 persen dari lulusan SMK diharapkan juga untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi," paparnya.
Utamanya, lanjut Kadisdik Aceh, para kepala sekolah harus mampu menanamkan dari awal lulusan SMK untuk bisa bergabung dengan dunia usaha. SMK harus lebih banyak praktik dari tiori.
"Kita fokus terhadap sekolah kejuruan yang mampu untuk disiapkan terjun ke dunia usaha. Tentunya, harus ada guru produktif sesuai dengan keahlian yang kita kembangkan," lanjutnya.
Ia menilai, kepala sekolah harus proaktif dan yang terpenting adalah lulusan SMK dilirik oleh dunia usaha dan dunia industry (DUDI). Sebab, saat ini dirinya mengaku belum satupun sekolah yang memberikan laporan lulusan pada setiap tahunnya.
"Yang diterima di dunia usaha atau mendapatkan pekerjaan berapa orang, ini yang belum ada. Mudah-mudahan, tahun 2019 ini atau mulai besok ada yang memberikan laporan tersebut," sambungnya.
Itu sebabnya, melalui Bimtek BKK tersebut pihaknya mengundang tiga unsur yaitu Kepala SMK, Dunia Usaha dan Dunia Industri serta perwakilan Kadin dari Kabupaten/Kota di Aceh.
"Ini bertujuan agar program Link and Match dapat berjalan sebagaimana harapan. Jadi tugas Kepala SMK bukan hanya sebatas begitu siswa sudah tamat sudah selesai, bukan demikian. Kepala SMK, harus memikirkan kemana lulusan setelah lulus, dimana keberadaan lulusan kita yang sudah diberikan dan mendapatkan ketrampilan, keahlian," ujarnya.
Aceh masih pada posisi yang sangat sedikit terserap lulusan SMK di Dunia Usaha dan Dunia Industri. Begitupun ia menilai ada beberapa faktor hal tersebut terjadi, bukan hanya semata-mata kemampuan anak, tetapi faktor budaya, lingkungan juga sangat mempengaruhi.
"Sebagai contoh, untuk ukuran Banda Aceh, sebagai Ibukota provinsi Aceh, masih sangat terbatas Dunia Usaha dan Dunia Industri yang bisa dimanfaatkan oleh lulusan SMK untuk menjadi tenaga kerja atau pekerja," pungkas Kadisdik Aceh ini.[Red]
