Harus diakui letak geografis Sabang strategis dalam peta dunia. Ia berada di dua gerbang dunia: Samudera Hindia dan Selat Malaka.
Selat Malaka sudah dipakai manusia sejak zaman pra modern untuk menghubungkan manusia antar benua; Eropa, Afria, Asia, dan Amerika.
Karenanya pelayaran di jalur ini sangat padat. Makanya Kolonial Belanda Sabang sebagai buffer state (penyangga dan penghubung) dari wilayah jajahannya di Asia. Pemerintah Orde Lama Indonesia juga menjadikan Sabang sebagai Free Port. Belakang ini Presiden Jokowi juga memberikan signal untuk pengembangan Sabang bersama India.
Tak lama kemudian Duta Besar India menyambangi Plt Gubernur Aceh dan melakukan observasi langsung ke Sabang. Tapi, sayangnya, Plt Kepala BPKS "menghindar" ke tempat lain, seakan tak peka.
Duh! Ini yang dianggap dari beberapa pengamat, pemerintan BPKS lalai dan tidak merespon rencana baik itu sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Padahal kemajuan Sabang sudah di depan mata.
Isu yang mejadi viral terkait tawaran investasi Pemerintah India melalui duta besarnya, Pradeep Kumar Rawat, adalah pembangunan Rumah Sakit, dan perdagangan bebas.
BPKS didirikan oleh Presiden Abdurahman Wahid pada 2001 untuk tujuan memacu pertumbuhan perekonomian Aceh melalui pembukaan Free Port dan Free Trade Zone (pelabuhan bebas dan perdagangan bebas).
Menghidupkan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas adalah tugas utama BPKS, bukan yang lain. Kita berharap agar Kepala BPKS lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya sesuai amanah Undang-undang, bukan malah memikirkan yang bukan tupoksi mereka.
Kita harus optimis. Setiap elemen baik pemerintah, masyarakat bahkan mahasiswa harus semangat dalam membangun Sabang karena tidak ada individu yang mampu membangun Sabang sendirian.
Kekurangan dan kelalaian sejak 2001 (tahun berdiri BPKS) harus diperbaiki. Mari buka kembali mandat BPKS, susun master plan, buat rencana aksi, lobby negara-negara sahabat untuk berinvestasi dan berdayakan semua SDM di BPKS dalam mewujudkan free port dan free trade zone.
Sekali lagi, perlu diingat bahwa BPKS Sabang adalah ad hoc, bukan seperti dinas biasa yang permanen dan boleh larut dalam rutinas biasa. BPKS mengemban tugas besar untuk menghidupkan Free Port (Pelabuhan Bebas), Free Trade Zone (Perdagangan Bebas), industri perikanan dan pariwisata khas maritim.
Oleh karena itu, pekerjaan BPKS bukan hanya bangun jalan atau pelabuhan seperti kerja dinas PU, tapi menghidupkan perekonomian rakyat melalui Free Port yang diutamakan.
Jangan kecewakan rakyat Sabang, Aceh, dan Presiden Jokowi. Kalau unsur pimpinan yang sekarang ini tak mampu, lebih menyerah secara baik-baik demi kemaslahatan Aceh dan Indonesia. Semoga!
Penulis: Aulia Prasetya Gubernur BEM FKIP Universitas SerambI Mekkah, asal Kota Sabang.
Karenanya pelayaran di jalur ini sangat padat. Makanya Kolonial Belanda Sabang sebagai buffer state (penyangga dan penghubung) dari wilayah jajahannya di Asia. Pemerintah Orde Lama Indonesia juga menjadikan Sabang sebagai Free Port. Belakang ini Presiden Jokowi juga memberikan signal untuk pengembangan Sabang bersama India.
Tak lama kemudian Duta Besar India menyambangi Plt Gubernur Aceh dan melakukan observasi langsung ke Sabang. Tapi, sayangnya, Plt Kepala BPKS "menghindar" ke tempat lain, seakan tak peka.
Duh! Ini yang dianggap dari beberapa pengamat, pemerintan BPKS lalai dan tidak merespon rencana baik itu sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Padahal kemajuan Sabang sudah di depan mata.
Isu yang mejadi viral terkait tawaran investasi Pemerintah India melalui duta besarnya, Pradeep Kumar Rawat, adalah pembangunan Rumah Sakit, dan perdagangan bebas.
BPKS didirikan oleh Presiden Abdurahman Wahid pada 2001 untuk tujuan memacu pertumbuhan perekonomian Aceh melalui pembukaan Free Port dan Free Trade Zone (pelabuhan bebas dan perdagangan bebas).
Menghidupkan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas adalah tugas utama BPKS, bukan yang lain. Kita berharap agar Kepala BPKS lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya sesuai amanah Undang-undang, bukan malah memikirkan yang bukan tupoksi mereka.
Kita harus optimis. Setiap elemen baik pemerintah, masyarakat bahkan mahasiswa harus semangat dalam membangun Sabang karena tidak ada individu yang mampu membangun Sabang sendirian.
Kekurangan dan kelalaian sejak 2001 (tahun berdiri BPKS) harus diperbaiki. Mari buka kembali mandat BPKS, susun master plan, buat rencana aksi, lobby negara-negara sahabat untuk berinvestasi dan berdayakan semua SDM di BPKS dalam mewujudkan free port dan free trade zone.
Sekali lagi, perlu diingat bahwa BPKS Sabang adalah ad hoc, bukan seperti dinas biasa yang permanen dan boleh larut dalam rutinas biasa. BPKS mengemban tugas besar untuk menghidupkan Free Port (Pelabuhan Bebas), Free Trade Zone (Perdagangan Bebas), industri perikanan dan pariwisata khas maritim.
Oleh karena itu, pekerjaan BPKS bukan hanya bangun jalan atau pelabuhan seperti kerja dinas PU, tapi menghidupkan perekonomian rakyat melalui Free Port yang diutamakan.
Jangan kecewakan rakyat Sabang, Aceh, dan Presiden Jokowi. Kalau unsur pimpinan yang sekarang ini tak mampu, lebih menyerah secara baik-baik demi kemaslahatan Aceh dan Indonesia. Semoga!
Penulis: Aulia Prasetya Gubernur BEM FKIP Universitas SerambI Mekkah, asal Kota Sabang.
