DIHUBUNGKAN dengan isu-isu santer yang berkembang belakangan ini, bahwa PS akan nyapres kembali pada 2024? Dan rencananya disebut-sebut akan di dukung dan disandingkan dengan cawapres perempuan, politikus yang masih cukup muda usianya, tapi sudah punya derajad atau kedudukan tinggi pada lembaga wakil rakyat. Hingga mungkin dianggap telah layak oleh tokoh partai yang juga negarawati, sehingga sang putri Puan Maharani/ PM akan dipasangkan pada pemilu Pilpres 2024 sebagai Cawapres dari PS Si Bakal Capres. Tentu logis PS akan senang hati menerima PM sebagai pasangannya, dengan harapan dirinya kali nanti menjadi Presiden RI 2024-2028. Oleh karena mengingat fakta, PS nyata pernah gagal 2 kali sebagai Capres dan gagal 1 kali sebagai Cawapres.
Maka dihubungkan dengan isu atau gonjang-ganjing tersebut, tentunya tidak salah kalau PS. ingin mendapatkan kursi RI 1. Lagipula dari kacamata garis politik 'Sang Emak' dan PS memang nyaris sama, yakni sama-sama mengklaim mereka nasionalis sejati. Hanya beda tipis di slogan saja 'imbuhan' kata partai wong cilik, tidak dimiliki PS dan partainya. Sehingga oleh karena keduanya secara pribadi-pribadi dan kepartaian, tentu saling memiliki masing-masing (perbedaan) atau kepentingan. Namun akhirnya kepentingan bersama jualah yang akan melahirkan simbiosis mutualisme antara keduanya, untuk saling mendapatkan dampak dukungan serta berbagi keuntungan politik. Terhadap PS yang beberapa kali telah merintis obsesi-obsesi politiknya namun kalah dan kandas, maka tentunya merasa telah menemukan puncak dari obsesinya selama ini oleh karena asumsi akan mendapatkan suntikan tenaga kuda yang berlipat ganda oleh karena 'bukan sekedar gandengan atau pendamping yang didapatnya . Tapi pendamping ini memang riil penuh muatan, punya motor produksi konstituen yang cukup handal' sehingga cukup kokoh dan kuat sehingga sangat dan amat berarti sumbangsih pendamping dari seorang tokoh 'emak' pimpinan tertinggi PDIP yang sudah punya suara mayoritas di DPR RI.
Aji mumpung bagi PS tentunya, karena selain latar belakang egonya yang selalu terganjal (kalah) pada pen-capres-an selama 2 (dua) kali Pemilu 2104 dan 2019, tentunya gandengannya kali ini PM merupakan bingkisan 'paket sebagai hadiah dari kerelaan PS terhadap Sang Emak, antara lain, PS telah turut bergabung pada rivalnya Jokowi sebagai anak buah merangkap pembantu setia Jokowi pada kabinet 2019-2024, termasuk juga PS.
Terbukti dangan rela melupakan banyak luka cabik yang masih dirasakan para ulama dari barisan Sang Imam Besar HRS. Penggagas Ijtimak Ulama pada pemilu lalu. Beberapa contoh loyalitas PS 'diyakini' oleh karena dirinya (PS) telah melupakan tragedi 21 Mei 2019 dan telah memutuskan hubungan verbal dan batin terhadap IB HRS, komitmen PS terbukti dirinya tidak pernah bersuara untuk upayakan HRS dapat pulang kembali ke tanah air.
Lainnya PS telah buktikan dirinya juga bersedia demi emak, telah berlaku seolah 'melacurkan jati diri dan kewibawaan dirinya sebagai eks seteru, dengan mengeluarkan statement 'angkat telor terhadap pesuruh partai' melalui pernyataan ABS ke publik: "Saya Bersaksi Jokowi Bekerja demi Kepentingan Rakyat." Inipun dapat menjadi bukti 100 % kesetian dirinya memberikan dukungan yang pengaplikasiannya "mengawal full" junjungannya 'sampai akhir jabatan 2024. Walau apapun manufer yang dilakukan PS.
Tujuannya hanya satu, demi ego pribadi kembali menjadi Capres 2024 dan berharap meraih kemenangan. Padahal cara-cara ABS adalah hal yang dikritisi oleh PS sebelum-sebelumnya, melalui pernyataannya yang serupa dengan ' pendiskreditan' lembaga TNI, yang isinya cukup menohok serta tohokannya saat itu banyak mendapatkan dukungan publik , katanya : "TNI Punya Budaya Asal Bapak Senang."
Memang ABS ala PS dikenal sebagai sebuah persembahan 'penjilatan' agar terpakai oleh pimpinan, bukan persembahan yang prestis oleh karena prestasi kinerja atau kreatifitas diri, sehingga pola 'penjilatan' tidak disukai oleh banyak orang. Maka fenomena segala manufer PS bagi kami alumni 212, sejak setelah putusan MK hasil Pilpres 2024 sampai dengan menjabat Menhankam atau selaku pembantu presiden, merupakan 'penghianatan' kesekian kali atau berjilid, kepada ulama dan ummat umumnya dibawah Komando IB HRS, dalam bentuk:
1. Telah melupakan semua peristiwa terkait Pilpres 2019 pada tanggal 21 Mai 2019 melalui tangan-tangan petugas Brimob dan beberapa orang yang tewas diantaranya adalah anak-anak di bawah umur yang tidak tahu serta tidak terlibat kerusuhan apapun dan hingga kini termasuk tidak terdengar suara saran atau kritisinya terkait penegakan hukum, diantaranya turut mendorong agar pejabat penguasa membuka serta tidak terdengar upaya menyibak pelanggaran hukum dan HAM secara transparan terhadap kejadian dan para pelaku dan atau pihak-pihak yang semestinya dilibatkan pertanggungjawabannya oleh karena kewenangan dan tanggungjawabnya secara kelembagaan atau institusi secara kèsetaraan atau equality, termasuk tidak nampak (nyaris tidak terdengar) membantu mendorong keluarga korban penyiksaan mendapatkan ganti rugi yang layak baik yang tewas atau yang teraniaya. Oleh karena mereka yang teraniaya dan tewas adalah sebagian besar merupakan simpatisan dan para pendukungnya serta tidak pernah mau tahu atas kematian sekitaran 700 orang petugas pemilu yang tidak diketahui jelas apa penyebabnya oleh karena tanpa visum sampai dengan saat ini ;
2. Menjadi Menhan atau pembantu dari seterunya dalam pilpres. Walau hak pribadinya, namun tanpa basa-basi (secara etis atau adab, terasa kurang beradab) atau tanpa penyampaian info sebelumnya, terkait alasan-alasan terhadap tokoh-tokoh pendukungnya. Terbukti siap kawal Jokowi s.d 2024 tanpa syarat yang diketahui paling tidak pra syarat penegakan hukum yang tidak timpang atau tidak tajam ke bawah tumpul keatas ;
Sesungguhnya bila 'Kompensasi' tersebut diatas kelak terwujudkan menjadi Cawapres RI 1 yang berpasangan dengan Cawapres RI 2 anak 'Emak' sang tokoh sesunguhnya PS 'memang pahami serta bulat-bulat menyetujui tentang obsesi atau mimpi atau demi cita-cita seseorang atau seorang yang ingin menjaga dan memperjuangkan simpul kepemimpinan pada line descent atau trace and descent (garis atau jejak dari keturunan), maka perlu menerapkan siasah estafetisme melalui politik dinasti (politik kekuasaan) ke-titis-an atau keturunan biologis atau setidaknya kepada kroninya. Hal politik trah ini adalah fakta-fakta yang terungkap dalam sejarah yang merupakan tradisi kepemimpinan kerajaan-kerajaan di nusantara maupun negara-negara yang ada di belahan dunia, hingga sudah menjadi sejarah peradaban klasik manusia dan terpatri dalam catatan buku-buku sejarah.
Khusus di negara kita, Negara Republik Indonesia sejak orla selain politik trah, juga disertai kebiasaan para pemimpinnya sejak kemerdekaan (orla) sampai dengan rezim ini, Kabinet Indonesia Maju, juga merujuk data emperis sejarah, selalu disertakan dengan kebijakan 'politik atau kebijakan mempertahankan rasa cemas atau kekhawatiran terhadap sesuatu yang menakutkan, tanpa dasar atau tepatnya phobia pada kelompok atau ormas islam. Namun ketakutan tanpa dasar ini seolah sudah legitimed oleh hampir setiap pemimpin rezim pada zamannya, otaknya selalu dipenuhi rasa kekhawatiran pada golongan atau kelompok mayoritas islam, yang note bene telah berkorban serta menjadi korban terbanyak. Hal pengorbanan dan korban ini justru tidak bisa dipungkiri oleh siapapun para ahli sejarah perjuangan nasional kemerdekaan bangsa ini, berjuang demi kemerdekaan bangsa dan negara RI dari penjajahan.
Ketakutan yang dibuat-buat ini adalah rasa ketakutan yang tidak memiliki dalil dan fakta hukum terhadap bahaya bangkitnya atau eksistensi kekuatan besar golongan mayoritas atau kelompok islam. Sehingga seolah setiap rezim penguasa pada bangsa ini sebagai suatu kelaziman berpolitik 'perlu mencegah' bangkitnya Islam yang dikatakannya radikal 'atau islam yang fundamental atau muslim yang teguh atau islam yang kaffah? Pencegahan dimaksud sangat rapi dengan pola STM (Sistematis, Terstruktur dan Masif)' sehingga langkah STM tersebut bertentangan dengan logika teori menurut pakar hukum adat Indonesia asal Belanda Van Den Berg melalui teori atau pendapat ilmiahnya yang dikenal sebagai teori ‘receptio in complexu’. Bahwa hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu.
Oleh beberapa rezim, hampir semua rezim memanifestasikan dengan penerapan teori ansitas atau kecemasan yang berlebihan, berfikir subjektif dan tanpa dasar 'bahkan seakan memang dibutuhkan penerapan metode divide et empera' dengan cara kriminilisasi pada sebuah kelompok ulama yang satu dan merangkul kelompok ulama lainnya, baik yang sama mazhab maupun beda mazhab. Bentuk ini adalah salah satu langkah 'obstruksi oleh penguasa' suatu langkah preseden buruk dan terang benderang seolah penjegalan atau terjastifikasi teraplikasikan melalui persekusi-persekusi dari kelompok pendukung rezim terhadap giat da'wah ummat muslim 'radikalis' negara ini . Hal alinea terakhir diatas, adalah suatu fenomena yang dirasakan khususnya oleh sebagian mayoritas ummat, dan sebagian besar aktifis muslim di negara ini
Sementara terhadap gejala-gejala yang dicermati ini, maka karateristik model PS oleh karena track record yang tidak saja terungkap dan dirasa oleh kami langsung dari soal tempramen dimulai sejak dari pasca Ijtimak Ulama 1 sampai historis ke belakang, perihal sepak terjangnya dari berita data melalui media yang bersumber dari rekan yang dahulunya telah mengenal PS sejak di akademi militer maupun, statemen lawan politiknya pada saat PS 2 (dua) kali mengikuti kompetisi pencapresan, maupun langkah hianatnya kepada kami alumni 212 yang berbatas dan berbasis sebagai pengikut para ulama yang mendukungnya pada pemilu Pilpres 2019.
Maka wajar kami Alumni 212 berprediksi dan atau berasumsi bahwa kebijakan PS bila benar mencalonkan diri sebagai kandidat dan terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029 tidak jauh berbeda, bahkan identik pada pola kebiasaan daripada kebijakan model beberapa rezim sebelumnya, yakni phobia terhadap kelompok islam konsisten, yang disebut oleh mereka rezim dan para pendukungnya yang alergi sebagai 'radikal' (versi persepsi keliru). Maka Mujahid 212 atau Alumnni 212 sudah memiliki Komando sebagai Perintah Umum yang cukup jelas dari Imam kami HRS dan telah menjadi ketetapan kami pengikutnya, paling tidak terhadap karakteristik atau watak tokoh yang memiliki gambaran khas atau memiliki kecendrungan 'dengan tipe angkat telor dan temperamental': "terhadap tokoh yang memiliki etos atau ciri-ciri penjilat dan atau munafik yang telah kembali ke habitat aslinya sebagai pengkhianat, tidak akan laku, sudah usang dan lupakan yang telah lewat karena tipikal seperti itu yakin Is finish."
Kami mujahid 212 atau Almamater 212 mematuhi komando IB .HRS dan pastinya sudah memulai ancang-ancang langkah pencegahan agar kursi - kursi penting kepemimpinan di republik ini tidak boleh didapatkan oleh tokoh atau para tokoh penghianat ulama atau tokoh atau para tokoh dari kelompok yang telah menghianati ijtima' ulama, *walau ' kelak dirinya andai bakal calon Presiden RI pasangan tunggal sekalipun ',* kecuali diyakini dirinya sudah benar2 bertobat
Maka kami selalu monitoring perkembangan atau eskalasi politik jelang dan bergulirnya masa pemilu Pilpres 2024
Demikian hasil faktual pengamatan berdasarkan kebebasan berpendapat terhadap kebijakan dan sepak terjang pejabat publik Prabowo Subianto selaku Menhan eks Capres No. 2 Tahun 2019-2024 dan Bakal Capres RI 2024-2029?
Penulis: Damai Hari Lubis (Aktifis Mujahid 212/ Alumni 212)
